Muak Kondisi Pemerintahan dan Pembangunan, Warga Kabupaten Bandung Barat Ngadu ke Jakarta

Suara.com - Kelompok masyarakat yang mengatasnamakan sebagai Bandung Barat Bersatu melakukan aksi di Gedung DPR RI, Jakarta.

Dalam aksinya, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kondisi pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat.

Koordinator aksi, M Ridho mengatakan, mereka datang ke Jakarta, lantaran keresahan yang mereka alami sudah berada di titik puncak.

Masyarakat mengaku sudah muak dengan lambannya pembangunan, tata kelola pemerintahan, kondisi keuangan daerah, hingga pengelolaan aset milik pemerintah daerah.

Ridho juga meminta pemerintah dan DPR RI tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat Bandung Barat.

“Kami datang ke Jakarta ingin pemerintah pusat dan DPR RI mendengar, melihat, dan menindaklanjuti apa yang selama ini menjadi keresahan masyarakat Bandung Barat,” kata Ridho, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/9/2026).

Ridho juga menegaskan bahwa tuntutan massa bukan semata-mata persoalan pergantian pejabat. Namun lebih kepada evaluasi kinerja dan tata kelola pemerintahan.

“Kalau memang kinerjanya baik, buktikan kepada masyarakat. Kalau ada yang tidak beres, evaluasi dan ambil tindakan sesuai aturan,” jelasnya.

Ridho juga meminta agar Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat, Ade Zakir dievaluasi.

Massa bahkan mendesak agar Ade Zakir untuk dicopot bila dinilai sudah tidak mampu menjawab kebutuhan dalam percepatan pembangunan daerah.

Ridho juga menyinggung persoalan aset daerah dan meminta adanya transparansi mengenai keberadaan serta pengelolaannya.

“Kami meminta semuanya dibuka secara transparan dan diperiksa oleh lembaga yang berwenang apabila memang terdapat indikasi pelanggaran,” tegasnya.

Menurut Ridho, pihaknya juga menyoroti realisasi anggaran dan pembangunan daerah. Saat ini yang dibutuhkan oleh rakyat perbaikan sekolah hingga pelayanan publik yang baik.

“Rakyat tidak butuh angka-angka di atas kertas. Rakyat butuh jalan yang dibangun, sekolah yang layak, pelayanan publik yang baik, dan pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya!.

Sorotan berikutnya diarahkan pada persoalan jabatan aparatur yang kosong maupun masih diisi pejabat pelaksana dalam waktu berkepanjangan.

“Bagaimana pembangunan bisa bergerak cepat kalau jabatan-jabatan strategis masih kosong atau hanya diisi pelaksana? Kami meminta pemerintah melakukan evaluasi secara terbuka dan memastikan seluruh jabatan diisi berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi,” jelasnya.

Pada sektor pendidikan, massa meminta pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan.

“Anggaran pendidikan harus benar-benar sampai kepada kebutuhan pendidikan dan dirasakan langsung oleh siswa serta masyarakat,” ucapnya.

Dalam aksi ini, massa juga meminta dilakukannya penelusuran terhadap berbagai penggunaan anggaran, bila ditemukan indikasi yang perlu diperiksa lebih lanjut.

“Kami meminta DPR RI dan lembaga negara yang berwenang jangan hanya menerima aspirasi kami hari ini. Kami ingin ada tindak lanjut. Periksa kalau memang ada laporan yang harus diperiksa,” pungkasnya.