MBG di Karo Positif 3 Bakteri, DPR Desak Audit Total hingga Proses Hukum

Suara.com - Kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, tak hanya menyisakan persoalan jumlah siswa yang jatuh sakit. Hasil pemeriksaan laboratorium juga menemukan tiga jenis bakteri dalam sampel makanan yang disajikan kepada siswa.

Berdasarkan hasil pemeriksaan UPTD Laboratorium Kesehatan Sumatera Utara tertanggal 16 Agustus 2026, sampel makanan tersebut dinyatakan positif mengandung Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, dan Escherichia coli (E. coli).

Bakteri Staphylococcus aureus juga ditemukan pada sampel muntahan salah satu korban.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi, menegaskan bahwa temuan itu tidak bisa dianggap biasa. Terlebih setelah salah satu korban, siswi berusia 16 tahun berinisial FP, dilaporkan mengalami gangguan ingatan hingga tidak lagi mengenali guru maupun teman-teman sekelasnya.

“Kondisi seperti ini harus menjadi perhatian serius, karena keselamatan dan masa depan anak tidak boleh menjadi risiko dari sebuah program pemerintah,” ujar Nurhadi di Jakarta (10/9/2026).

Dengan adanya temuan bakteri tersebut, Nurhadi meminta pemerintah memastikan seluruh korban memperoleh pemeriksaan dan pengobatan secara menyeluruh. Ia juga meminta hasil investigasi dibuka kepada orang tua korban dan masyarakat.

“Seluruh korban harus mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan secara tuntas, termasuk pemantauan dampak kesehatan jangka panjang, bukan hanya sampai gejala akutnya hilang. Pemerintah juga harus membuka hasil investigasi secara transparan kepada orang tua korban maupun masyarakat,” tegasnya.

Nurhadi kemudian meminta audit terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab menyediakan makanan MBG di wilayah tersebut.

Menurutnya, pemeriksaan tidak cukup hanya melihat kondisi dapur SPPG, tetapi perlu menelusuri seluruh proses yang dilalui makanan sebelum dikonsumsi siswa.

“Harus dilakukan audit total terhadap SPPG, mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, penyimpanan, distribusi, transportasi, hingga makanan diterima dan dikonsumsi siswa,” jelasnya.

Nurhadi juga mengingatkan agar persoalan tersebut tidak berhenti pada pencopotan kepala SPPG. Apabila investigasi dan bukti ilmiah nantinya menemukan adanya unsur kelalaian, ia meminta proses hukum dan pertanggungjawaban dijalankan sesuai aturan.

Di sisi lain, Nurhadi tetap menilai MBG sebagai program pemerintah yang penting. Namun, ia menekankan persoalan keamanan makanan tidak boleh dikesampingkan dalam pelaksanaannya.

“Program MBG adalah program yang baik dan sangat penting, tetapi program yang baik tidak boleh mengorbankan keselamatan penerimanya. Prinsipnya sederhana: lebih baik makanan terlambat diberikan daripada makanan yang tidak aman diberikan kepada anak-anak,” ungkapnya.

Komisi IX DPR RI, kata Nurhadi, akan mengawal kasus Karo agar menjadi bahan evaluasi untuk memperketat standar keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG di daerah lain.