Infografis
Ia menegaskan bahwa proses revisi ini telah dimulai jauh sebelum permintaan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 1 April lalu, membuktikan bahwa langkah ini bukan merupakan respons mendadak atau tekanan dari pihak mana pun.
"Kami di internal Kemenperin sudah mulai membahas reformasi TKDN sejak awal Februari. Jadi, ini bukan karena latah, bukan karena tekanan dari siapapun, tapi memang kami menganggap perlu bahwa hal-hal yang berkaitan dengan kemudahan produksi dalam negeri yang mengarah ke TKDN, itu harus kami evaluasi, harus kami reformasi, bisnis prosesnya memang harus lebih baik," jelas Agus Gumiwang Kartasasmita, di Jakarta, baru-baru ini.
Menurut Menperin, tujuan utama dari revisi aturan TKDN ini adalah untuk mempermudah investor yang berminat menanamkan modal di Indonesia.
Proses penyelesaian revisi ini ditargetkan rampung dalam waktu sesingkat-singkatnya, mengingat pembahasan internal yang telah berlangsung panjang dan intensif.
Setelah revisi aturan ini selesai, Kementerian Perindustrian berencana melibatkan berbagai pihak terkait untuk melakukan uji publik, termasuk para pemangku kepentingan (stakeholder). Hal ini diharapkan akan menghasilkan regulasi yang lebih optimal dan transparan.
Salah satu kemudahan signifikan yang diincar dari revisi TKDN adalah percepatan waktu. Proses pengurusan sertifikat TKDN yang sebelumnya bisa memakan waktu setahun, kini ditargetkan rampung dalam 3 bulan.
Bahkan, proses yang biasanya memakan waktu 3 bulan, akan dipangkas menjadi hanya 10 hari, demi menciptakan iklim investasi yang lebih efisien dan menarik.
"Kita harapkan dan kita yakin setelah nanti ini terbit menjadi regulasi maka pelaku usaha di dalam mengurus sertifikat TKDN itu akan lebih cepat, akan lebih mudah, dan akan lebih murah," pungkas Menperin.
Baca Juga: Harga Di Atas Yamaha XMAX, Mesin Setara Vario: Intip Pesona Motor Adventure Morbidelli T125X
