- Pemerintah Indonesia akan menghentikan subsidi mobil hybrid mulai Juni 2026 demi memprioritaskan dukungan bagi kendaraan listrik murni.
- Pemerintah China resmi mengakhiri insentif pajak bagi kendaraan plug-in hybrid dan extended-range mulai 1 Januari 2027 mendatang.
- Kebijakan ini bertujuan mempercepat transisi energi bersih serta memastikan subsidi diberikan secara tepat sasaran pada teknologi BEV.
Dikutip dari Arena EV, kebijakan ini merupakan pergeseran besar setelah selama satu dekade terakhir Beijing memberikan insentif finansial yang sangat masif untuk memicu minat konsumen.
Keputusan ini diambil karena industri kendaraan bersih di China dianggap sudah mampu berdiri sendiri tanpa bantuan negara terus-menerus.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pada tahun 2025, penjualan tahunan NEV di China mencapai 16,49 juta unit, atau lebih dari 50 persen dari total penjualan mobil domestik.
Bahkan, penetrasi ritel NEV sempat menyentuh rekor sejarah di angka 62,9 persen pada Mei 2026.
Selain karena industri yang sudah matang, faktor keadilan pajak juga menjadi alasan utama. Pemerintah China menilai banyak model PHEV dan EREV saat ini masuk dalam kategori produk mewah dengan harga rata-rata yang cukup tinggi, sehingga pengenaan kembali pajak tahunan dianggap akan menciptakan sistem perpajakan yang lebih seimbang.
Selain itu, ada masalah pemeliharaan jalan raya. Karena mobil hybrid masih menggunakan bensin dan mobil listrik murni tidak, selama ini pengguna kendaraan listrik dianggap belum berkontribusi optimal pada pendanaan infrastruktur jalan yang biasanya diambil dari pajak bahan bakar.
Meski begitu, mobil listrik murni (BEV) di China tetap dibebaskan sepenuhnya dari pajak tahunan tersebut karena aturan pajaknya dikaitkan dengan emisi dan kapasitas mesin, yang secara teknis tidak dimiliki oleh BEV.