Ranah - Mantan perwira TNI, Ruslan Buton mengatakan, bahwa ia telah menulis surat untuk negeri ini. Isi surat itu terkait keprihatinan terhadap kondisi bangsa Indonesia yang ia tujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara khusus.
Hal itu diungkapkan Ruslan Buton melalu kanal YouTube Refly Harun. Ia berpendapat, bahwa seharusnya Jokowi bisa meniru gaya kepemimpinan Presiden ke-2 Indonesia, Soeharto, yang legowo memilih mundur dari jabatannya untuk menghindari pertumpahan darah sesama anak bangsa.
“Pak Harto itu menghindari pertumpahan darah anak bangsa. Dalam kondisi tekanan, menghindari pertumpahan darah, beliau (Soeharto) mengumumkan kemunduran diri,” ujarnya dikutip dari Hops.ID pada Rabu (11/5/2022).
Akan tetapi terang Ruslan, Presiden Jokowi tidak melakukan hal sama. Ia berharap, Jokowi sebaiknya mengundurkan diri jika sudah tidak mampu mengurus Indonesia.
“Nah di eranya Pak Jokowi, kita tidak melihat seperti itu. Jadi intinya surat itu berisi keprihatinan dan menyarankan agar Jokowi mengundurkan diri, kalau sudah tidak mampu. Nah sebaiknya mundur, itu langkah terbaik dan terhormat,” beber Ruslan.
Dia berani mengatakan hal tersebut karena menurutnya itu merupakan kebebasan berpendapat.
“Saya anggap (Jokowi) sudah tidak mampu. Kan dilindungi oleh Undang-Undang kebebasan berpendapat itu,” terangnya.
Seperti diketahui, jabatan periode kedua Jokowi masih sekitar dua tahun lagi hingga Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Namun, beberapa waktu ke belakang, sempat muncul isu penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) sehingga muncul peluang Jokowi menjabat hingga 2027 atau mungkin tiga periode.
Isu penundaan pemilu mulanya digaungkan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
Zulhas mengatakan ada beberapa alasan mengapa Pemilu 2024 perlu diundur.
Pertama, Jokowi dinilai masih yang terbaik berdasarkan hasil survei. Kedua, situasi pandemi covid-19 yang belum juga usai dan memerlukan perhatian khusus.
Berikutnya, kondisi perekonomian yang belum stabil. Hal ini membuat pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat masih perlu melakukan pemulihan untuk kembali bangkit.
