Kumpulan Berita Pakar Hukum Tata Negara Terbaru Dan Terkini

Prabowo Seringkali di Luar Dugaan, Refly Harun: Kita Harus Siap

Prabowo Seringkali di Luar Dugaan, Refly Harun: Kita Harus Siap

Bali

Jum'at, 10 Oktober 2025 | 13:06 WIB

Refly Harun Sentil 'Pecinta Prabowo': Bukan Dicintai, Pemimpin Itu Diawasi

Refly Harun Sentil 'Pecinta Prabowo': Bukan Dicintai, Pemimpin Itu Diawasi

Bali | 07:19 WIB

Gibran 'Cari Poin' Saat Demo Rusuh? Refly Harun Sebut Potensi 'Musuh dalam Selimut'

Gibran 'Cari Poin' Saat Demo Rusuh? Refly Harun Sebut Potensi 'Musuh dalam Selimut'

News | 08:42 WIB

Jawaban Pengacara Jokowi Soal Ijazah Bikin Refly Harun Geram: 'Aneh

Jawaban Pengacara Jokowi Soal Ijazah Bikin Refly Harun Geram: 'Aneh

News | 08:48 WIB

Ijazah Jokowi Diragukan, Refly Harun Tantang Buktikan: Kalau Asli, Saya Diam

Ijazah Jokowi Diragukan, Refly Harun Tantang Buktikan: Kalau Asli, Saya Diam

News | 20:47 WIB

Refly Harun : Orang Seperti Gibran Ini Sebenarnya Tak Punya Karier Politik

Refly Harun : Orang Seperti Gibran Ini Sebenarnya Tak Punya Karier Politik

News | 14:31 WIB

Refly Harun: Kasus Ijazah Jokowi Konyol! Orang Pintar Jadi Bodoh

Refly Harun: Kasus Ijazah Jokowi Konyol! Orang Pintar Jadi Bodoh

News | 09:10 WIB

Beda Nasib Hasto dan Tom Lembong di Tangan Prabowo? Pakar Ungkap Perbedaan Amnesti dan Abolisi

Beda Nasib Hasto dan Tom Lembong di Tangan Prabowo? Pakar Ungkap Perbedaan Amnesti dan Abolisi

News | 18:26 WIB

Pakar Hukum Tata Negara Nilai Gibran Tak Jujur dengan Akun Fufufafa, Bisa Jadi Celah Pemakzulan

Pakar Hukum Tata Negara Nilai Gibran Tak Jujur dengan Akun Fufufafa, Bisa Jadi Celah Pemakzulan

News | 14:48 WIB

Bedah Buku Todung Mulya Lubis Soal Sengketa Pilpres 2024 di Padang, Pakar Hukum Unand: Menambah Referensi Demokrasi!

Bedah Buku Todung Mulya Lubis Soal Sengketa Pilpres 2024 di Padang, Pakar Hukum Unand: Menambah Referensi Demokrasi!

Sumbar | 19:56 WIB

Pakar Hukum Tata Negara: Putusan MK Tak Bisa Dibatalkan Ketika Diucapkan

Pakar Hukum Tata Negara: Putusan MK Tak Bisa Dibatalkan Ketika Diucapkan

News | 13:26 WIB

Pakar Hukum Tata Negara: Megawati Tidak Pantas Ajukan Amicus Curiae

Pakar Hukum Tata Negara: Megawati Tidak Pantas Ajukan Amicus Curiae

News | 16:42 WIB

Pakar Hukum Tata Negara Sebut MK Bukan Urus Bansos, Anies dan Ganjar Salah Alamat?

Pakar Hukum Tata Negara Sebut MK Bukan Urus Bansos, Anies dan Ganjar Salah Alamat?

Kotak Suara | 20:00 WIB

Pakar Hukum Tata Negara UGM: Hak Angket Kecurangan Pemilu Bukan untuk Selesaikan Sengketa Tapi untuk Pembuktian

Pakar Hukum Tata Negara UGM: Hak Angket Kecurangan Pemilu Bukan untuk Selesaikan Sengketa Tapi untuk Pembuktian

News | 19:17 WIB

Kena Serangan Digital, Akun WhatsApp Tiga Pakar Hukum Tata Negara di Film Dirty Vote Diretas

Kena Serangan Digital, Akun WhatsApp Tiga Pakar Hukum Tata Negara di Film Dirty Vote Diretas

News | 15:01 WIB

Film Dokumenter Dirty Vote: Tiga Pakar Hukum Bongkar Kecurangan Pemilu 2024

Film Dokumenter Dirty Vote: Tiga Pakar Hukum Bongkar Kecurangan Pemilu 2024

Kotak Suara | 16:53 WIB

DKPP Jatuhkan Sanksi ke Ketua KPU, Pakar Hukum: Tidak Berimplikasi Konstitusional

DKPP Jatuhkan Sanksi ke Ketua KPU, Pakar Hukum: Tidak Berimplikasi Konstitusional

News | 11:23 WIB

Sanksi DKPP ke KPU, Pakar Hukum Tata Negara: Putusan MK Bersifat Final dan Mengikat!

Sanksi DKPP ke KPU, Pakar Hukum Tata Negara: Putusan MK Bersifat Final dan Mengikat!

Kotak Suara | 02:17 WIB

Potensi Penggunaan Aparat dalam Pemilu usai Jokowi Sebut Presiden hingga Menteri Boleh Kampanye dan Memihak

Potensi Penggunaan Aparat dalam Pemilu usai Jokowi Sebut Presiden hingga Menteri Boleh Kampanye dan Memihak

News | 19:31 WIB

Etik Pemilu Hanya Aturan Delegasi UU, Yusril Ihza Mahendra: Tak Bisa Batalkan Putusan MK dan Tahapan Pilpres

Etik Pemilu Hanya Aturan Delegasi UU, Yusril Ihza Mahendra: Tak Bisa Batalkan Putusan MK dan Tahapan Pilpres

Kotak Suara | 17:23 WIB

«
1
2
»