Infografis
Suara.com - Capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD sama-sama memboyong dugaan pelanggaran Pilpres 2024 melalui penyaluran bantuan sosial atau bansos dalam gugatannya ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Pakar Hukum Tata Negara, Abdul Chair Ramadhan menekankan, MK tidak memiliki kewenangan untuk mengurus perihal bansos.
Baca Juga:
Harvey Moeis Dibui Gegara Korup Rp270 T, Sandra Dewi Pernah Dapat Pesan Ini dari Ahok
Anak Rugikan Negara Rp271 Triliun, Ibu Harvey Moeis Buru-buru Lakukan Ini di Sosmed
Berjibaku 10 Jam Padamkan Api di Gudang Amunisi Kodam Jaya, Pemadam Kebakaran Sempat Alami Ketakutan
Kewenangan MK, kata Abdul, yakni menghitung selisih suara dalam perkara perselisihan suara pemilu.
Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tepatnya pada Pasal 457 Ayat (2) yang menyatakan bahwa MK berwenang memutuskan perkara perselisihan suara.
"Maka dengan itu dugaannya adalah termasuk atau tergolong pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan secara terstruktur sistematis dan masif (TSM) menjadi ranah domain Bawaslu, bukan domain kewenangan MK. Itu jelas ketentuannya,” terang Abdul melalui keterangannya, Minggu (31/3/2024).
Baca Juga: Mengapa Tim Ganjar-Mahfud Ngotot Ingin Hadirkan Menkeu dan Mensos di Sidang MK? Ini Alasannya
Abdul lantas menilai wajar apabila tim hukum capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menyebut gugatan kubu Ganjar-Mahfud dan Anies-Cak Imin salah kamar.
Sebabnya, kedua kubu disebutnya salah tempat dalam pengajuan gugatan.
“Dengan demikian tidak ada peluang untuk memperluas atau menafsirkan lain kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal penghitungan suara. Secara argumentum a contrario atau dalam ilmu fikih disebut mafhum mukhlafah, maka selain penghitungan suara adalah bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Abdul menjelaskan, kewenangan MK itu hanya terkait hasil penghitungan suara dengan pendekatan kuantitatif.
Di sisi lain, MK tidak berwenang mengadili pelanggaran administratif pemilu, utamanya secara TSM yang notabene pendekatannya adalah kualitatif.
“Menempatkan perselisihan terhadap pelanggaran administrasi pemilu secara TSM kepada Mahkamah Konstitusi bukan pada tempatnya, itu tempatnya Bawaslu untuk memeriksa, memutus," ungkapnya.
