"Dalam online, dunia digital, itu hanya kewenangan semua polisi di Kominfo. Kewenangan jaksa ada Kominfo, pengadilan ada di Kominfo. Artinya potensi abusenya sangat tinggi dan itu sangat sering kami kritisi terkait itu," ungkap Ade .
Lebih lanjut Ade juga menyoroti proses pemeriksaan PSE yang diadukan tidak transparan dan tidak ada proses yang adil untuk teradu di dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Permenkominfo. Alhasil tak ada mekanisme untuk membela diri ketika misalnya diadukan.
"Forumnya adalah di pasal 14, permohonan pemutusan akses dapat diajukan oleh masyarakat, kementeterian atau lembaga, aparat penegak hukum dan lembaga peradilan. Jadi ini bisa meminta pemohon pemutusan akses," kata Ade.
"Dan Pasal 15 masyarakat mengadu lalu menteri memerintahkan memutus. Kementerian/lembaga, aparat penegak hukum , lembaga peradilan (mengadu) lalu Menteri memerintahkan PSE memutus," sambungnya.
