Infografis
Sebenarnya bukan Dewan Pers. Jadi sebenarnya, di mana-mana untuk isu begini yang maju itu asosiasi, yakni asosiasi perusahaan media dan asosiasi wartawan. Jadi Dewan Pers itu sebenarnya lebih memfasilitasi saja.
Terkait pandemi Covid-19 sendiri, apakah ada pertimbangan khusus untuk situasi seperti saat ini dalam kaitannya dengan keberlangsungan media?
Ya, sudah menjadi komitmen global, Uni Eropa, IFJ (International Federation of Journalists), Pemerintah Kanada, Pemerintah New Zealand, itu diperlukan komitmen negara untuk melindungi ekosistem media. Ekosistem media yang sekarang ini terdampak oleh bisnis ekonomi.
Banyak media yang berada dalam batas akhir kemampuan hidupnya karena revenue yang menurun dan keadaan ekonomi secara lebih luas tidak kondusif. Nah, itu menjadi kesadaran bersama, bukan hanya di Indonesia. Di Inggris, di Eropa, itu negara harus hadir untuk membantu agar pers tetap hidup. Pers yang profesional, bukan pers abal-abal.
Karena tidak ada satu negara pun yang bisa menangani Covid-19 ini tanpa ada peran pers, tanpa ada proses komunikasi massa. Pemerintah menyadari itu. Jadi kalau Presiden mau meresmikan apa dalam kondisi sekarang ini, BNPB mau konferensi pers, siapa yang dicari? Yang dicari wartawan kan. Jadi pemerintah sendiri juga merasakan bahwa mereka sangat membutuhkan pers.
Sementara pers ini sedang terpuruk. Jadi ya, negara harus hadir untuk melindungi pers ini agar tetap hidup.
Belum lagi yang perlu kita pikirkan setelah keadaan normal setelah pandemi ini. Nanti proses demokrasi mau ditopang dengan apa kalau tidak ada pers.
Jadi, menyelamatkan pers profesional hari ini, itu penting. Antara negara bisa menangani pandemi itu dengan baik dan locus penanganan pandemi itu kan komunikasi publik. Tapi menyelamatkan pers sekarang ini juga merupakan investasi jangka panjang. Karena pers yang profesional itu kan dibutuhkan pada saat krisis seperti ini, maupun setelah krisis berlalu.
Apakah menurut Anda, media-media ke depan akan semakin sulit bertahan, pasca pandemi ini yang kemungkinan akan membawa keseimbangan baru?
Baca Juga: Kala Wabah Virus Corona, Media Diminta Jadi Penentu Kebenaran informasi
Ya, kalau kita lihat data SPS, data teman-teman AMSI yang (terkait) penurunan iklan, itu kan mengarah ke sana, (terutama) kalau situasi tidak berubah dan kalau tidak ada intervensi dari negara.
Nah, perlu saya tegaskan, sebenarnya intervensi itu yang kita harapkan dari negara, bukan pemerintah. Sebenarnya ini dua hal berbeda, antara negara dan pemerintah. Jadi kita harus melihat APBN, APBD, itu sebagai dana publik yang harus dialokasikan untuk kepentingan publik juga. Pers yang profesional itu bagian dari kepentingan publik itu.
Jadi wajar sekali kalau APBN dan APBD itu dialokasikan untuk melindungi kehidupan pers. Itu dana publik ya. Jadi pemerintah itu sebenarnya hanya semacam komite, panitia, eksekutif yang diberi wewenang untuk mengelola dana itu. Tapi sebenarnya itu kan bukan dana pemerintah, (melainkan) dana publik.
Ini penting, karena banyak yang mengkritik, 'Wah, pers sekarang merengek-rengek minta pemerintah untuk menolong.' Sebenarnya itu salah. Sebenarnya cara berpikirnya (harusnya bahwa) itu dana publik, (dan) dana publik harus dialokasikan untuk kepentingan publik. Kebebasan pers itu bagian dari kepentingan publik itu.
Apa yang bisa Anda sarankan untuk media-media di Indonesia saat ini? Bagaimana ke depan?
Di luar masalah insentif ekonomi, kita berharap media itu tetap membantu publik untuk menghadapi situasi yang sulit sekarang ini. Tolong sampaikan informasi yang benar, informasi yang bermartabat. Tolong hindari betul kecenderungan clickbait, kecenderungan dramatisasi keadaan korban, taati kode etik.
