Agus Sudibyo: Negara Harus Hadir untuk Membantu Pers agar Tetap Hidup
Menurut Agus Sudibyo dari Dewan Pers, sudah menjadi kesepakatan global bahwa diperlukan komitmen negara untuk melindungi ekosistem media, pers yang profesional.
Dan yang lebih penting adalah menyeimbangkan antara satu fungsi kritik terhadap pemerintah menangani keadaan ini. Kritik itu penting, karena kritik itu energizer bagi pemerintah untuk menangani lebih baik lagi. Tetapi kritik ini harus disampaikan hati-hati betul, jangan berlebihan, karena kalau berlebihan itu bisa membuat ketakutan dan frustrasi yang berlebihan di masyarakat.
Jadi jurnalisme yang kritikal harus diimbangi dengan jurnalisme yang istilahnya itu jurnalisme yang manufacturing hope. Jurnalisme yang menjaga optimisme masyarakat bahwa keadaan ini akan bisa ditangani dengan baik. Itu penting sekali. Jangan sampai masyarakat justru frustrasi, semakin takut ketika membaca media.
Tetapi di saat yang sama, kita juga tahu pemerintah itu harus dikritik terus ini. Kalau tidak dikritik, pemerintah nanti abai.
Jadi menyeimbangkan jurnalisme kritis dengan jurnalisme manufacturing hope itu adalah yang harus dikejar oleh setiap wartawan dan setiap media hari ini. Tentu ini bukan hal yang gampang. Mudah sekali diomongkan, tapi praktiknya sulit memang, (itu) saya akui.
Baca Juga: Kala Wabah Virus Corona, Media Diminta Jadi Penentu Kebenaran informasi
Tetapi kalau tidak mau menghadapi kesulitan, jangan jadi wartawan, kan begitu. Jadi teman-teman pers harus bisa menantang dirinya untuk memikul tanggung jawab yang lebih tinggi.
Itu nggak keren lagi sekarang kan. Mengkritik pemerintah, tahun 1999, 2000-an itu keren. Sekarang, itu bukan sesuatu yang istimewa lagi, setiap pers bisa. Tetapi bagaimana mengkritik, dan menjaga harapan masyarakat bahwa dengan disiplin, dengan solidaritas, dengan empati kita bisa melampaui situasi yang sulit sekarang ini.
Jika butuh bantuan pemerintah untuk "menyelamatkan" media, bantuan seperti apa? Lalu bagaimana dampak atau pengaruhnya terhadap media?
Ya, kan bantuan itu ada beberapa hal, misalnya (di) beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Jepang, itu dana iklan untuk media tidak diutak-atik. Jadi di Indonesia kan dana iklan itu dialokasikan untuk pandemi, dan itu masuk akal. Itu nggak salah pemerintah, kita nggak boleh menyalahkan itu. Tetapi dampaknya (jadi) memukul industri pers.
Nah, kalau (industri pers) terpukul, nanti melahirkan PHK baru kan. Nambah masalah sebenarnya buat pemerintah.
Baca Juga: Sirojudin Abbas (SMRC): Sekitar 134 Juta Warga Kondisi Ekonominya Menurun
Jadi alokasi iklan pariwara untuk media profesional itu tolong dipertahankan seperti sebelum krisis, tanpa mengalokasikan anggaran baru. Tetapi perusahaan media jangan melakukan PHK atau semacamnya. Jadi dana sosialisasi kebijakan program jangan direduksi, jangan dihilangkan, tetapi secara reciprocal media massa atau perusahaan pers tidak melakukan PHK atau semacamnya.
