Itu menjengkelkan bagi kami para epidemiolog, dengan alasan bahwa alasan ekonomi. Kami katakan, nggak bisa kurang dari 10.000, lebih dari 10 rumah atau lebih dari 5 rumah, Anda katakan zona merah itu sangat berdampak pada ekonomi.
Kemudian itu tidak di-lockdown RT-nya, orang masih bisa keluar-masuk, hanya dibatasi (jam) 20.00. Anda kira kita bisa bernegosiasi dengan virus, bahwa mereka boleh menularkan setelah pukul 8 malam saja? Nggak begitu konsep lockdown secara mikro.
Bahkan di banyak negara orang masih bisa demonstrasi, walaupun kita mungkin jadi kacau-balau begini. Artinya sepanjang itu bisa diatur dan disiplin, maka itu menjadi lebih baik.
Jadi bisa disebut pemerintah gagal mencegah varian baru? Artinya, pembatasan yang dilakukan percuma, ketika pemerintah membuka selebar-lebarnya bagi WNA?
Iya, sebenarnya ada aturannya. Maksud saya begini, pemerintah itu tidak boleh salah dalam membuat aturan. Kalau pun di dalam implementasinya kemudian ada oknum, penyalahgunaan, maka law enforcement yang harus berlaku. Tetapi di atas kertas pemerintah tidak boleh salah aturan. Ketika di atas kertas pemerintah mengatakan "Oh, 5 hari saja (karantina)" secara gampang, epidemiolog akan menyalahkan itu. Anda salah, karena aturannya itu 14 hari karantina.

Soal bagaimana karantinanya, itu ada tekniknya. Misalnya, kalau dia memiliki kemampuan finansial yang banyak, dia sebenarnya bisa dikarantina di hotel-hotel yang dia inginkan, atau di rumahnya yang memenuhi syarat. Tetapi harus bisa dipastikan kalau dia tidak keluar-masuk. Bagaimana caranya? Lho, dari awal kita sudah bicara tentang digital tracing, kita bisa memantau siapa bertemu dengan siapa. Kenapa itu tidak dijalankan? Itu adalah teknik karantina sebenarnya.
Jadi yang terpenting itu adalah pemerintah itu tidak boleh salah di dalam regulasi di atas kertas. Kalau implementasinya kemudian diselewengkan, menyimpang, maka law enforcement yang harus berlaku.
Ini soal bertabrakan dengan ekonomi juga, di mana soal WNA misalnya, mereka bisa menarik pendapatan bagi negara terutama untuk tempat wisata. Ini jadi dilema juga dong, buat pemerintah?
Ya, satu lagi itu (memang) tentang wisata. Tapi apakah kita harus tutup? Tidak. Tapi jangan bikin wisata kita itu kemudian menjadi murah atau murahan. Artinya, semua orang boleh masuk ke Indonesia, mau dia backpacker, toh mereka yang tidak memiliki kapital atau modalitas yang cukup besar itu juga berdampak terhadap ekonomi kita.
Baca Juga: Wawancara Devi Pandjaitan: Daripada Kritik, Ayo Buat Sesuatu Untuk Negara!
(Tapi) Mereka membuat transmisi di tempat kita, menyebar dengan cepat, sehingga pemerintah harus mengeluarkan begitu banyak uang untuk itu, untuk mengatasi itu. Sementara, berapa uang yang bisa dihasilkan dari mereka? Kecil sekali.