Infografis
Nah itu, kalau mereka mau masuk, buatlah aturan supaya mereka itu masuk secara eksklusif. Artinya kalau memang mau masuk, memang ditata. Mereka baru bisa masuk harus dengan syarat mereka punya asuransi internasional, mereka baru bisa masuk kalau mereka bisa sewa hotel bintang 5 yang memiliki protokol kesehatan ketat selama setidaknya 2 minggu. Jadi ekonomi kita tetap berjalan di situ, sehingga selama 2 minggu sampai dengan 1 bulan itu dia masuk ke negara kita lalu dia sakit, dia bisa dikarantina di hotel tersebut dan itu menggerakkan ekonomi.
Kalau begitu kita kapitalis sekali, kenapa orang-orang miskin tidak boleh berwisata? Tidak bisa begitu (menyimpulkannya). Orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi menengah ke bawah (juga) dikasih berwisata dengan cara yang murah, tetapi diatur. Misalnya, kita punya banyak taman kota, (nah) taman kota jangan ditutup. Ini pada masa pandemi malah ditutup. Tapi mereka (masyarakat) juga diajarkan. Jangan kemudian mereka tamasya, gelar tikar buka rantang, dan itu juga menimbulkan kerumunan. Jadi itu yang harus diajarkan. Mengubah perilaku masyarakat kita itu caranya dengan seperti itu. Jangan selalu menyalahkan masyarakat kita.
Selama ini bidang-bidang perubahan perilaku, saya lihat berkali-kali kita hanya menyalahkan saja masyarakat kita. (Dikatakan) Ini naik (kasusnya) gara-gara mereka tidak patuh pada protokol kesehatan. Ngukurnya saja sudah tidak akurat. Bagaimana mereka mengukur? Mengukurnya melalui survei-survei persepsi. Ya nggak bisa mengukur perilaku itu dengan persepsi.
Kemudian yang kedua ada lagi dengan foto-foto (sebagai tolok ukur). Katanya kita sudah bicara big data, sudah bicara artificial intelligence, sudah bicara tentang apa itu machine learning. Tuh banyak sekali, apa namanya, CCTV, yang beredar di Jakarta. Pantaulah perilaku mereka itu dalam 3M di CCTV tersebut. Mau dipantau pada jam kerja, di luar jam kerja, bisa. Mau dipantau hari libur dengan hari kerja bisa. Mau dipantau dengan cara apa pun menggunakan machine learning sangat bisa sekali, termasuk juga (soal) jaga jarak dan menggunakan masker.
Tapi kalau urusan mencuci tangan, pemerintah juga harus siapkan namanya fasilitas untuk cuci tangan (terutama di tempat publik). Jangan hanya menyuruh, meminta (3M), tapi fasilitasnya tidak ada.
Hari ini kita-kita mungkin mampu untuk beli masker triple, dua lapis, yang dipakai 4 jam. Tapi coba pada masyarakat kelas bawah kita. Jangankan untuk beli masker, untuk makan saja mereka sudah susah. Jadi apa solusinya, yang harus dibuat oleh pemerintah untuk mereka. Nah itu yang harus dipikirkan.
Kembali ke soal skema PPKM Mikro hasil pemikiran epidemiolog, tapi dicaplok oleh KPC-PEN, gimana ceritanya itu Bu, kalau boleh tahu?
Jadi sejak awal kita sudah katakan, sebenarnya kalau mau membatasi itu, karantina yang paling bagus itu adalah rumah. Karena kalau rumah itu mengawasinya enak. Kalau kita mau karantina wilayah, seperti sekarang besar, PPKM itu akan sulit sekali. Kenapa? Ngawasin satu-satu orang untuk patuh terhadap protokol kesehatan dan lain-lain itu tidak gampang.
Karena itu sebenarnya, kalaupun kita mau lockdown dan katanya kita tidak bisa melakukan lockdown dalam wilayah luas, maka lockdown kita itu dilakukan secara skala mikro dengan kriteria. Apa kriterianya? Kalau sudah lebih dari setengah rumah di RT kita punya kasus konfirmasi dan kontak erat, itu kunci RT tersebut. Kunci itu benar-benar dikunci, jangan biarkan orang keluar-masuk. Jangan cuma nguncinya itu hanya pakai jam malam. Kita tidak bisa bernegosiasi dengan virus untuk mengatakan "kamu nularnya malam aja".
Baca Juga: Wawancara Devi Pandjaitan: Daripada Kritik, Ayo Buat Sesuatu Untuk Negara!
Tetapi (juga) ketika kita mengunci RT tersebut, maka kebutuhan warga itu dipenuhi oleh pemerintah atau dipenuhi oleh masyarakat. Artinya, (bisa) dirikan dapur umum di situ. (Tegaskan) Anda 10-14 hari ini kita kunci enggak boleh ke mana-mana. Kalau di antara Anda mengalami perburukan, langsung laporkan. Lalu dorong ke rumah sakit.
