I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi: Hadapi Hoaks, KPU Perlu Lebih Aktif Sampaikan Data, Butuh Kolaborasi Juga

Sabtu, 19 Februari 2022 | 08:47 WIB
I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi: Hadapi Hoaks, KPU Perlu Lebih Aktif Sampaikan Data, Butuh Kolaborasi Juga
Ilustrasi wawancara. Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. [Foto: Antara / Olah gambar: Suara.com]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Kalau kita dalami dari aspek hoaks itu kan begitu ya, tidak semua kontennya baru. Bisa jadi berita lama yang sudah beberapa tahun yang lalu itu diupload kembali sehingga kalau kita tidak cermat membacanya itu seolah-olah berita baru, padahal itu sudah lama, sudah dilakukan klarifikasi, faktanya sudah dicek, sebenarnya secara esensi itu sudah selesai pada saatnya, tapi ini sering diulang-ulang untuk dimunculkan kembali.

Maka saya lihat ke depan memang pendidikan pemilih itu penting, di antara para pemangku kepentingan, termasuk teman-teman media menjadi sangat penting, karena sepertinya belajar dari praktiek dan data yang ada, salah satu tanntangan terbesar dari pemilu ke depan adalah hoaks, karena dia bisa masif dan sampai ke semua orang di mana pun dia, karena sepanjang orang itu memiliki gadget dia bisa masuk di situ.

Bagaimana KPU me-maintenance performa supaya dapat cepat merespon hoaks?

KPU telah melakukan sejumlah langkah, KPU melalui biro Parhumas, misalnya kami mulai mendata akun-akun yang dimiliki KPU RI, Provinsi, Kabupaten/kota di seluruh Indonesia, ini adalah media yang digunakan KPU untuk mempublikasikan, baik program maupun kegiatan untuk menyampaikan rilis terhadap isu yang penting disampaikan KPU kepada publik.

Kemudian kami juga belakangan sudah mulai ada petugas dari staf biro kami. Jadi saya ini dilapori setiap malam sekitar pukul 10-11 malam, seluruh link berita online yang mampu mereka himpun menyangkut pemberitaan tentang KPU, jadi setidaknya kita bisa melihat secara ringkas

Ide ini saya dapatkan setelah mengikuti diskusi dengan teman-teman media, dan kebetulan waktu mahasiswa saya aktif di pers kampus jadi ada gambaranlah, jadi dengan cara itu kita mengatahui hari ini KPU diberitakan tentang apa.

Misalnya ada berita tentang hari atau tanggal pemungutan suara, ada juga masukan ke KPU yang kita bisa cermati disitu tentang hal penting dari berbagai pihak yang mengharapkan KPU untuk menindaklanjuti, dan ada juga yang sepertinya harus diluruskan.

Jika ada terkait fakta-fakta yang perlu dikonfirmasi ke KPU, ya KPU menyampaikan data sebagai otoritas di bidang kepemiluan tentu itu akan membantu, kita bisa sandingkan dengan informasi yang beredar, apakah memang sudah sesuai atau memang sebaliknya.

Pada prinsipnya KPU menaruh atensi yang sangat besar terhadap masalah ini, karena saya meyakini kalau aspek teknis meski sering disampaikan sangat kompleks, tapi sejauh yang saya tahu belum pernah ada Pemilu atau Pilkada yang tidak bisa terselenggara karena kendala teknis, tinggal meningkatkan tata kelola, gagasan dan lebih berpihak pada pelayanan masyarakat penggunaan hak pilih dan hak untuk dipilih.

Baca Juga: Ketua Umum PPAD Doni Monardo: Purnawirawan Bisa Jadi Wirausahawan Sekaligus Pahlawan

Soal Desa Peduli Pemilu, bagaimana kaitannya dalam upaya menangkal hoaks dengan keterbatasan literasi dan infrastruktur di desa?

Ya, itu berdasarkan evaluasi yang kami lakukan, Indonesia ini kan sangat luas, aspek geografi, iklim cuaca dan lain sebagainya, jadi pada prinsipnya tentang Program Desa Peduli Pemilu ini kan bagaiman mendekatkan KPU dengan komunitas lokal.

Jadi kehidupan sosial itu satuan terkecilnya kan desa, kampung atau kelurahan ya, bahkan itu sudah ada jauh sebelum kota atau bahkan negara, jadi pemilih ada di situ, kandidat ada di situ, seni-budaya, kearifan lokal, peradaban ada disitu, termasuk wacana tentang kehidupan sosial modern juga tumbuh di desa dengan kemajuan media sosial sekarang.

Memang ada beberapa metode yang secara daring dengan memanfaatkan IT sebagaimana di kota-kota modern dan ini sudah kemudian menjangkau sebagian wilayah Indonesia, ada juga daerah-daerah terpencil, terluar, dan lain sebagainya.

Dengan program ini diharapkan KPU semakin dengan masyarakat dan kami selain menyiapkan modul kami juga melakukan sejumlah webinar seri, kemudian kami juga melakukan pelatihan untuk fasilitatornya.

Jadi teman-teman KPU provisi/kab/kota bisa dilatih. Jadi ada standar yang dirumuskan KPU, tapi bagaimana mereka mengkomunikasikan dengan cara dan bahasa yang bisa dipahami masyarakat, itu juga sudah didorong pada teman-teman di daerah.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI