Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp2.665.000
Beli Rp2.535.000
IHSG 6.116,690
LQ45 599,198
Srikehati 294,170
JII 361,413
USD/IDR 17.814

Indonesia di Posisi 10 Indeks Kapitalisme Kroni

Doddy Rosadi

Senin, 17 Maret 2014 | 18:37 WIB
Indonesia di Posisi 10 Indeks Kapitalisme Kroni
Ilustrasi. (Shutterstock)

Suara.com - Indonesia berada di posisi lima dalam indeks kapitalisme kroni yang disusun oleh The Economist. Posisi pertama masih ditempati Hongkong, diikuti Rusia, Malaysia, Ukraina dan Singapura. Pada 2007, Indonesia masih berada di posisi 18 dalam indeks kapitalisme kroni. Semakin tinggi posisi maka semakin besar kapitalisme kroni di negara tersebut.

Indeks tersebut berupaya mengukur kekayaan sebuah negara yang terkonsentrasi di tangan sejumlah individu yang saling terkait. Indeks tersebut disusun dari data Dana Moneter Internasional, Forum Ekonomi Dunia dan The Economist. Peringkat dibuat berdasarkan kekayaan dari biliuner di negara tersebut dibandingkan Produk Domestik Bruto (PDB).

Di negara berkembang.kekayaan kroni lebih dari 4 persen dari Produk Domestik Bruto. Jumlah itu naik dua kali lipat dibandingkan tahun 2000 yang hanya 2 persen dari Produk Domestik Bruto. The Economist mengungkapkan, indeks tersebut masih mempunyai kelemahan karena tidak semua kroni mengungkapkan jumlah kekayaannya kepada publik.

“Kelemahan lainnya adalah, indeks itu hanya memasukan kroni yang biliuner dan bukan miliuner,” tulis The Economist.

Yang paling menarik dari indeks kroni tersebut, Cina hanya berada di posisi 19. Salah satu penyebabnya, negara menguasai sebagian besar sumber daya alam dan perbankan. Dua sektor tersebut merupakan sumber utama pemasukan dari para kroni.

“Para kroni di Cina mungkin punya Range Rovers di Singapura tetapi tidak cukup untuk masuk daftar biliuner. Jadi, indeks kapitalisme kroni ini hanya panduan kasar tentang konsentrasi kekayaan dibandingkan dengan yang lebih kompetitif,” tulis The Economist.

Kapitalisme kroni adalah terminologi untuk menggambarkan ekonomi di mana sukses dalam bisnis tergantung kepada hubungan dekat antara pengusaha dengan pejabat pemerintah. Kedekatan itu bisa menghasilkan distribusi izin legal, bantuan dari pemerintah, pajak khusus atau intervensi dari negara. (TheEconomist)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Terkini

ESDM Akui Tahan Ekspor Batu Bara Demi PLN, Masalah Pasokan PLTU Terungkap di Tengah Pemadaman

ESDM Akui Tahan Ekspor Batu Bara Demi PLN, Masalah Pasokan PLTU Terungkap di Tengah Pemadaman

Bisnis | Selasa, 23 Juni 2026 | 20:10 WIB

Wujud Nyata Komitmen ESG, Pegadaian Gelar Khitanan Massal 2026 Bagi 500 Anak

Wujud Nyata Komitmen ESG, Pegadaian Gelar Khitanan Massal 2026 Bagi 500 Anak

Bisnis | Selasa, 23 Juni 2026 | 19:33 WIB

Marak Transaksi Palsu di Tokopedia, Pemerintah Gregetan!

Marak Transaksi Palsu di Tokopedia, Pemerintah Gregetan!

Bisnis | Selasa, 23 Juni 2026 | 19:00 WIB

Soal Laporan ke KPK, ITDC Klaim Tak Punya Wewenang Atur Dana Relokasi Mandalika

Soal Laporan ke KPK, ITDC Klaim Tak Punya Wewenang Atur Dana Relokasi Mandalika

Bisnis | Selasa, 23 Juni 2026 | 18:15 WIB

Menkeu Purbaya Legalkan Pencucian Uang Lewat Patriot Bond?

Menkeu Purbaya Legalkan Pencucian Uang Lewat Patriot Bond?

Bisnis | Selasa, 23 Juni 2026 | 18:13 WIB

Investor Asing Masih Asik Jual Saham di RI, BMRI dan DSSA Jadi Incaran

Investor Asing Masih Asik Jual Saham di RI, BMRI dan DSSA Jadi Incaran

Bisnis | Selasa, 23 Juni 2026 | 18:07 WIB

Lahan Meikarta Bakal jadi Aset Negara? Maruarar Segera Urus Legalitas

Lahan Meikarta Bakal jadi Aset Negara? Maruarar Segera Urus Legalitas

Bisnis | Selasa, 23 Juni 2026 | 17:55 WIB

Terungkap! Dua PLTU Raksasa di Cilacap Sempat Bermasalah, Jadi Pemicu Pemadaman Bergilir di Jawa

Terungkap! Dua PLTU Raksasa di Cilacap Sempat Bermasalah, Jadi Pemicu Pemadaman Bergilir di Jawa

Bisnis | Selasa, 23 Juni 2026 | 17:45 WIB

Listrik Pulau Jawa Gelap Gulita, Siapa yang Bertanggung Jawab?

Listrik Pulau Jawa Gelap Gulita, Siapa yang Bertanggung Jawab?

Bisnis | Selasa, 23 Juni 2026 | 16:56 WIB

Pupuk Indonesia Tembus Australia, Ekspor Urea 250 Ribu Ton Dikebut hingga Akhir 2026

Pupuk Indonesia Tembus Australia, Ekspor Urea 250 Ribu Ton Dikebut hingga Akhir 2026

Bisnis | Selasa, 23 Juni 2026 | 16:14 WIB