Suara.com - Keterlambatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dipastikan akan merugikan keuangan negara hingga Rp3 triliun per tahun. Pemerintah pusat didesak untuk segera mewujudkan proyek tersebut sesuai perencanaan. Penugasan Hutama Karya (HK) sebagai anak usaha Badan Usaha Milik Negara menjadi satu-satunya langkah untuk meminimalisasi potensi kerugian tersebut.
“Dengan tidak menugaskan HK sekarang, maka proyek JTTS akan tertunda lebih lanjut yang membuatnya rentan terhadap kenaikan biaya konstruksi dan harga tanah yang diestimasi mencapai Rp 3 triliun per tahun,” ujar Pengamat Pembangunan Nasional Syahrial Loetan, dalam siaran pers yang diterima suara.com, Minggu (11/5/2014).
Angka itu, kata dia, diolah dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dan berbagai sumber, mengasumsikan terjadinya kenaikan total 10-12% atas biaya konstruksi dan pembebasan lahan. Sehingga potensi kerugian negara bakal membengkak jika implementasi proyek itu tertunda-tunda.
Kata dia, JTTS merupakan proyek yang strategis walapun tidak layal finansial namun secara ekonomi sudah layak. Apalagi, pemerintah tidak mempunyai sumber dana yang cukup untuk sepenuhnya mendanai proyek JTTS.
Menurut dia, dari semua BUMN yang 100% dimiliki pemerintah dan memenuhi syarat-syarat untuk penugasan, HK mempunyai kapasitas teknis dan finansial terkuat.
“Intinya, Ppnugasan HK merupakan langkah strategis untuk menurunkan potensi kerugian negara,” ucap Syahrial.
Syahrial menambahkan, pembangunan JTTS paling tidak memiliki 4 manfaat penting. Pertama, peningkatan nominal Produk Domestik Bruto (PDB) dengan efek multiplier 2–3, peningkatan PDB diestimasi mencapai Rp 600-900 triliun. Bahkan efek jangka panjangnya diperkirakan lebih tinggi. Angka ini didasarkan pada analisis dengan internasional benchmark.
Kedua, menciptakan lapangan kerja sebanyak 70.000–120.000 dari aktivitas ekonomi. Ketiga, penghematan waktu untuk menempuh 23 ruas Trans Sumatera dengan jalan tol dibandingkan dengan jalan arteri, hanya membutuhkan waktu selama 53 jam. Keuntungan keempat adalah peningkatan pendapatan pajak negara dengan bertambahnya aktivitas ekonomi di sepanjang koridor jalan tol serta penurunan biaya logistik.
