Pemerintah Harus Siapkan Pengganti Solar Bersubsidi

Angelina Donna | Suara.com

Minggu, 10 Agustus 2014 | 09:33 WIB
Pemerintah Harus Siapkan Pengganti Solar Bersubsidi
Pemerintah mulai menghapus penjualan solar bersubsidi di SPBU di wilayah Jakarta Pusat, Jum'at (1/8). [suara.com/Kurniawan Mas'ud]

Suara.com - Pemerintah perlu memikirkan bahan bakar pengganti solar bersubsidi supaya tidak terjadi kelangkaan setelah pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan.

"Meskipun harganya lebih mahal, bahan bakar substitusi harus tersedia," kata Ninasapti Triaswati dihubungi di Jakarta, Minggu (10/8/2014).

Menurut Nina, untuk membatasi penggunaan solar bersubsidi pada dasarnya ada dua pilihan yaitu, penyediaan bahan bakar sejenis dengan harga bervariasi atau pembatasan kuota.

"Kalau yang dipilih pembatasan kuota, maka bisa terjadi kelangkaan barang yang efeknya luas. Seharusnya yang dipilih adalah mekanisme harga yaitu adanya bahan bakar pengganti dengan harga reguler atau tidak disubsidi," tuturnya.

Saat ini stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina menyediakan beberapa varian bahar bakar mesin diesel. Selain solar bersubsidi, juga ada biosolar nonsubsidi dan Pertamina Dex.

Nina menilai subsidi BBM dan listrik yang setiap tahun mencapai Rp300 triliun dan selalu meningkat tidaklah efektif. Pasalnya, subsidi BBM tidak tepat sasaran karena justru dinikmati orang-orang kaya.

"Yang tidak punya mobil tidak bisa menikmati subsidi. Kalau bepergian mereka biasanya pakai kendaraan umum. Sebaliknya, semakin banyak punya mobil kalau pakainya BBM bersubsidi, maka semakin banyak pula dia bisa menikmati," katanya.

Karena itu, Nina mengatakan seharusnya subsidi terhadap barang tidak lagi dilakukan. Subsidi akan lebih tepat sasaran bila yang disubsidi adalah orang atau kelompok orang misalnya orang miskin, nelayan, petani dan pengusaha kecil.

Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) telah mengeluarkan surat edaran pada 24 Juli 2014 mengenai pengendalian bahan bakar minyak bersubsidi.

Dalam surat bernomor 937 tahun 2014 disebutkan larangan penjualan solar untuk wilayah Jakarta Pusat mulai 1 Agustus 2014. Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan, kuota BBM bersubsidi hingga akhir 2014 diturunkan dari 48 juta kiloliter menjadi 46 juta kiloliter.

Pembatasan itu menyebabkan kelangkaan solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Nelayan di Jakarta yang memerlukan solar untuk melaut juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan solar. (Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Berapa Life Path Number Kamu? Hitung Sekarang dan Lihat Rahasia Kepribadianmu
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Kasus Main Curang Solar Subsidi, Bareskrim Ancam Tangkap Petugas SPBU hingga Kades di Karawang

Kasus Main Curang Solar Subsidi, Bareskrim Ancam Tangkap Petugas SPBU hingga Kades di Karawang

News | Kamis, 06 Maret 2025 | 15:47 WIB

Bongkar Mafia Solar Subsidi! Polisi Ringkus 8 Tersangka di Karawang dan Tuban, Pelaku Raup Cuan Rp4,4 Miliar

Bongkar Mafia Solar Subsidi! Polisi Ringkus 8 Tersangka di Karawang dan Tuban, Pelaku Raup Cuan Rp4,4 Miliar

News | Kamis, 06 Maret 2025 | 13:10 WIB

Bareskrim Bongkar Penyalahgunaan Solar Bersubsidi di Sultra, Diduga Rugikan Negara Rp105 M

Bareskrim Bongkar Penyalahgunaan Solar Bersubsidi di Sultra, Diduga Rugikan Negara Rp105 M

News | Selasa, 04 Maret 2025 | 01:35 WIB

Setelah Gas Melon Bahlil Bidik Solar Bersubsidi untuk Ditertibkan, Golkar: Mungkin Nanti Ada Reaksi

Setelah Gas Melon Bahlil Bidik Solar Bersubsidi untuk Ditertibkan, Golkar: Mungkin Nanti Ada Reaksi

News | Rabu, 12 Februari 2025 | 09:14 WIB

Temui Para Nelayan di Tarakan, Jokowi Terima Keluhan Solar Bersubsidi hingga Peremajaan Alat Tangkap

Temui Para Nelayan di Tarakan, Jokowi Terima Keluhan Solar Bersubsidi hingga Peremajaan Alat Tangkap

News | Selasa, 28 Februari 2023 | 17:16 WIB

Pertamina Patra Niaga Sumbagsel Dukung Langkah Polresta Palembang Ungkap Praktik Penyalahgunaan Solar Bersubsidi

Pertamina Patra Niaga Sumbagsel Dukung Langkah Polresta Palembang Ungkap Praktik Penyalahgunaan Solar Bersubsidi

News | Senin, 07 November 2022 | 16:44 WIB

Daftar Kendaraan yang Berhak Isi Solar Bersubsidi, Cek Apakah Punyamu Masuk Kriteria

Daftar Kendaraan yang Berhak Isi Solar Bersubsidi, Cek Apakah Punyamu Masuk Kriteria

News | Rabu, 29 Juni 2022 | 11:35 WIB

Terkini

Purbaya Serang Balik Ekonom Ferry Latuhihin: Dia Tak Pernah Pegang Data Ekonomi

Purbaya Serang Balik Ekonom Ferry Latuhihin: Dia Tak Pernah Pegang Data Ekonomi

Bisnis | Rabu, 25 Maret 2026 | 20:51 WIB

PT BSA Logistic Indonesia Segera IPO, yang Pertama di 2026

PT BSA Logistic Indonesia Segera IPO, yang Pertama di 2026

Bisnis | Rabu, 25 Maret 2026 | 20:33 WIB

Purbaya Pastikan Indonesia Aman dari Status Darurat Energi, Beda dari Filipina

Purbaya Pastikan Indonesia Aman dari Status Darurat Energi, Beda dari Filipina

Bisnis | Rabu, 25 Maret 2026 | 20:15 WIB

Batas Pelaporan SPT Diperpanjang hingga 30 April 2026

Batas Pelaporan SPT Diperpanjang hingga 30 April 2026

Bisnis | Rabu, 25 Maret 2026 | 20:15 WIB

Jasamarga: Volume Kendaraan Masuk Jakarta Naik 41,8 Persen

Jasamarga: Volume Kendaraan Masuk Jakarta Naik 41,8 Persen

Bisnis | Rabu, 25 Maret 2026 | 20:00 WIB

Disetujui Prabowo, Purbaya Sebut Bea Keluar Batu Bara Bisa Berlaku 1 April 2026

Disetujui Prabowo, Purbaya Sebut Bea Keluar Batu Bara Bisa Berlaku 1 April 2026

Bisnis | Rabu, 25 Maret 2026 | 19:56 WIB

Menkeu Purbaya: Kebijakan Wajib WFH Segera Diumumkan

Menkeu Purbaya: Kebijakan Wajib WFH Segera Diumumkan

Bisnis | Rabu, 25 Maret 2026 | 19:51 WIB

Diskon Tarif 30% Mulai Berlaku Besok untuk 9 Ruas Tol, Ini Daftarnya

Diskon Tarif 30% Mulai Berlaku Besok untuk 9 Ruas Tol, Ini Daftarnya

Bisnis | Rabu, 25 Maret 2026 | 19:20 WIB

RI Jepang Kerja Sama Energi, Pengamat: Indonesia Tak Lagi Sekadar Pemasok

RI Jepang Kerja Sama Energi, Pengamat: Indonesia Tak Lagi Sekadar Pemasok

Bisnis | Rabu, 25 Maret 2026 | 19:13 WIB

Purbaya Kesal Diserang Ekonom Terus Menerus: Mereka Gembar-gembor Ketakutan

Purbaya Kesal Diserang Ekonom Terus Menerus: Mereka Gembar-gembor Ketakutan

Bisnis | Rabu, 25 Maret 2026 | 18:19 WIB