Permendag No 87 Tahun 2015 Dianggap Perlemah Industri

Suara.com - Pemerintah diminta untuk merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu karena dianggap kontra produktif dengan capaian peningkatan sektor industri.

"Regulasi tersebut kontra produktif. Mendorong orang untuk menjadi pedagang dan melumpuhkan semangat industrialisasi. Namun memang Perindustrian tidak protes," kata Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Heri Firdaus dalam Diskusi Bulanan Bisnis dan Ekonomi Politik di Jakarta, Jumat (6/11/2015).

Ia mengakui pemerintah memiliki komitmen untuk melaksanakan deregulasi dan debirokratisasi dengan cepat, namun malah menghasilkan beberapa regulasi yang menyebabkan anomali.

Menurut Ahmad, pemerintah dalam membuat regulasi baru atau pada saat melakukan proses deregulasi dan debirokratisasi sudah seharusnya melibatkan para pemangku kepentingan agar regulasi yang dikeluarkan tersebut tidak menimbulkan ketidakpastian.

"Pelaksanaan Permendag 87/2015 itu sekarang ditunda, namun jika diberlakukan dengan isi yang sama pada 1 Januari 2016 maka insentif yang disiapkan oleh pemerintah sesungguhnya akan percuma," ujar Ahmad.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif INDEF Enny Srihartati mengatakan bahwa sudah seharusnya pemerintah merevisi Permendag 87/2015 tersebut karena sesungguhnya sudah menabrak dua hal yang fundamental.

"Potensi penyalahgunaan dari penyederhanaan perizinan ada, dengan importir umum (API-U) bisa mengimpor apa saja, apakah pemerintah bisa menjamin ketika nanti ada permasalahan," ujar Enny.

Menurut dia, nantinya perusahaan yang memiliki Angka Pengenal Importir Umum (API-U) tersebut hanya akan berpikir terkait untung rugi tanpa memikirkan soal nilai tambah dan juga perlindungan industri dalam negeri.

"Jadi Permendag 87/2015 ini bukan hanya menimbulkan masalah, akan tetapi juga kontradiktif jika pemerintah ingin mendorong industri dalam negeri, selain itu juga akan mengakibatkan penetrasi impor yang luar biasa," ujarnya.

Dikeluarkannya Permendag 87/2015 tersebut merupakan turunan dari Paket Kebijakan Ekonomi September 2015 Jilid I. Kementerian Perdagangan mendapat mandat untuk merevisi 32 aturan yang dimasukkan dalam Paket Deregulasi dan Debirokratisasi Perdagangan.

Ketentuan tersebut dinilai lebih memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para importir untuk menjual produk impor jadi di pasar dalam negeri dan bukan memberikan kemudahan kepada sektor industri dalam negeri.

Pada Permendag 87/2015 tersebut, produk tertentu meliputi makanan dan minuman, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pakaian jadi dan barang tekstil sudah jadi lainnya, alas kaki, elektronik, dan mainan anak.

Sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu yang terkait dengan Permendag 70/2015 itu, muncul persoalan, salah satunya impor produk tertentu hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik API-U.

Sementara perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) hanya diperbolehkan mengimpor barang untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, barang penolong dan atau bahan untuk mendukung proses produksi dan tidak lagi dapat melakukan impor barang komplementer, barang untuk keperluan tes pasar dan layanan purna jual. (Antara)