Infografis
Suara.com - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) memberikan masukan kepada pemerintah agarnmengapus pajak PPn (pajak pertambahan nilai) untuk produk Batik dan Kerajinan.
Alasannya, pemerintah harus memperhatikan sektor riil dan UKM yang telah terbukti memiliki daya tahan dibandingkan sektor finansial. Serta membantu perekonomian Indonesia melewati masa krisis.
“Kita ambil contoh batik, persaingan dengan produk Cina dan bayangan MEA harus dihadapi dan dipersiapkan. Nah, salah satu persiapannya adalah dengan kompetitifnya harga batik sehingga masyarakat lebih memilih produk lokal dengn penerapan PPn harga akan lebih tinggi untuk itu diperlukan terobosan sehingga dapat bersaing dengan produk luar yang susah mulai membanjiri pasar,” ujar Anggawira, Ketua Badan Pengurus Pusat HIPMI Bidang Organisasi dalam keterangan tertulisanya yang diterima suara.com, Senin (16/11/2015).
Menurut Angga, jika produk padat karya ini membuat konsumen harus membayar PPn maka ini akan sangat memberatkan bagi konsumen.
“Kalau konsumen harus membayar pajak lagi kan sudah memberatkan ini, di sisi lain produk sejenis dari negara tetangga harganya bisa jauh lebih murh karena di negara asal pemeirintahnya memberikan berbagai insentif baik kredit ekspor, bunga murah bahkan insentif pajak, ini yang seharusnya menjadi contoh untuk Indonesia,” ujarnya
Angga mencontohkan, batik sebagai produk UKM yang seharusnya tidak memberatkan para konsumen dan pelaku UKM.
“Batik adalah budaya bangsa, perkembangannya sangat di butuhkan demi kelestarian batik. Penghapusan PPN pada karya batik sangat krusial ini demi mencegahnya kepunahan pengrajin batik, Kalau pengrajin lesu karena PPn ini kan bisa gawat budaya kita,” katanya.
Ia berharap, kedepannya batik harus didukung pemerintah dengan memberikan insentif pajak untuk meningkatkan kompetisi didalam negeri. Angga menyatakan hal itu juga akan menunjang perkembangan kuantitas dan kualitas produk UKM yang semakin meningkat dan dapat menembus ke pasar global.
