Walhi Klaim Warga Bandung Tak Butuh Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Suara.com - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat menilai warga Bandung belum membutuhkan adanya Kereta Cepat Jakarta - Bandung. Proyek ini dinilai sia-sia walaupun Presiden RI Joko Widodo telah melakukan groundbreaking pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Cikalong Wetan, Bandung Barat, Jawa Barat, pada Kamis (21/1/2016) kemarin.

"Itu menunjukan warga Bandung belum melihat Kereta Cepat sebagi kebutuhan.Proyek ini sebenarnya dibutuhkan oleh investor Tiongkok, Jepang. Tapi Jokowi lebih dekat dengan Presiden Cina, Xi Jinping," ujar Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat Dadan Ramdan saat diskusi bertajuk 'Dibalik Proyek Kereta Cepat' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (23/1/2016).

Setelah Jokowi memutuskan proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung dimenangkan dan dikerjakan oleh Cina, Dadan mengaku telah membaca peta politik Presiden RI ketujuh itu ke depan.

"Tapi dilapangan kita akan menyaksikan penggusuran lagi di Jawa Barat. Sekarang kita menghadapi penggusuran pemukiman di Jakarta Bekasi, Kerawang, Bandung Barat, rakyat kehilangan tanahnya lagi lingkungan rusak lagi," sambung Dadan.

Sebagaimana diketahui, untuk kelancaran proyek ini, Jokowi telah mengeluarkan Peraturan ‎Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.

Padahal menurut Dadan, masyarakat Bandung membutuhkan Pasar Modern kondisinya diperbaiki.

"Tapi bukan butuh Kereta Cepat yang harganya sekitar Rp 70-an triliun. Ada yang lebih strategis yaitu bisnis properti. Nantinya tanah petani, tanah rakyat akan hilang ini," jelasnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, pada Kamis(21/1/2016) kemarin, Presiden Jokowi telah melakukan groundbreaking pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Cikalong Wetan, Bandung Barat, Jawa Barat.

Proyek yang sepanjang 142 kilometer ini dikerjakan konsorsium China Railway International Co.Ltd dengan gabungan empat badan usaha milik negara (BUMN) dan menghabiskan anggaran senilai 5,5 miliar Dolar AS atau Rp74,25 triliun.

Nantinya, kereta cepat akan terintegrasi dengan mass rapid transit di kawasan Bandung Raya dan light rail transit Jabodetabek.

Integrasi dinilai mampu menghadirkan pertumbuhan kawasan bisnis baru atau transit oriented development dan membantu mengatasi persoalan transportasi di kawasan Bandung dan Jabodetabek. Penduduknya Jabodetabek mencapai sekitar 28 juta jiwa dan warga Bandung sekitar delapan juta jiwa.