Suara.com - Ketua Badan Pengurus Prakarsa Sugeng Subagyo mengatakan untuk mengukur masyarakat masuk dalam kategori miskin atau atau tidak, bukan dari penghasilan yang masih di bawah rata-rata.
"Contohnya pemulung. Mereka punya penghasilan yang bisa dikatakan besar loh. Kalau tolak ukur penghasilan ya mereka tidak bisa dikatakan miskin. Tapi apakah mereka sudah memiliki sanitasi yang baik, apakah memiliki rumah yang layak, akses pendidikannya bagaimana. Kalau itu belum bisa terakses dengan baik maka orang itu belum mampu," kata Sugeng di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Rabu (10/2/2016).
Prakarsa menilai kemiskinan dari Indeks Kemiskinan Multidimensi, dimana progress-nya masih belun terlihat membaik secara signifikan.
Sugeng mempertanyakan data-data kemiskinan yang dimiliki pemerintah, apa indikator yang dilihat pemerintah untuk menilai rakyat miskin atau tidak.
Sugeng mengingatkan hingga saat ini masyarakat masih kesulitan untuk mendapatkan rumah yang layak.
"Masyarakat masih banyak yang tinggal di bedeng-bedeng. Ini jadi pertanyaan kan, seberapa banyak pemerintah punya data kemiskinan, kalau banyak dan detail harus ada progress-nya dan menunjukkan kalau pemerintah peduli," kata dia.
Menurut dia hal itulah yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk lebih serius menjalankan program pengentasan kemiskinan. Pemerintah diminta lebih sensitif kepada permasalahan di masyarakat.
"Pemerintah harus lebih sensitif dan peka kalau mau mengentaskan kemiskinan dalam beberapa tahun mendatang. Dan harus melihat beberapa indikatornya mulai dari sanitasi, air bersih, pendidikan, asupan gizi anak, perumahan," katanya.
