Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tidak adanya penyiapan dan penyediaan transportasi massal menyebabkan kota-kota besar menghadapi masalah kemacetan.
"Transportasi massal seperti kereta api menjadi prioritas karena semua kota besar sudah macet," kata Presiden Jokowi di Kota Binjai Sumut, Rabu (2/3/2016).
Presiden menyatakan hal itu ketika meninjau reaktivasi jalur Kereta Api Trans Sumatera, Medan-Aceh, dari Stasiun Binjai ke Stasiun Besitang sepanjang 80 km dan "groundbreaking" Pembangunan jalan kereta api layang di Kota Medan, antara Stasiun Medan-Stasiun Bandar Khalipah sepanjang 8 km di Stasiun KA Binjai.
Presiden menyebutkan masyarakat tidak diberikan moda alternatif lain sehingga kemana-mana orang membawa mobil pribadi sehingga terjadilah kemacetan.
"Penyediaan transportasi massal seperti kereta api dalam jangka panjang itu harus menjadi prioritas, kalau tidak semua kota besar akan macet," tutur Jokowi.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur termasuk termasuk reaktivasi rel kereta api yang dari zaman Belanda sudah ada tapi di beberapa daerah tidak dipakai dan diduduki masyarakat, dilakukan karena dengan pembangunan infrastruktur perhubungan itulah biaya logistik menjadi murah.
"Harga barang akan lebih murah, komoditas lebih murah, produk yang dihasilkan bisa bersaing dengan negara lain. Karena biaya logistik jauh lebih murah," ujarnya.
Presiden menyebutkan biaya logistik di Indonesia masih 2 sampai 2,5 kali lipat dibanding Singapura, Malaysia, dan negara tetangga lainya.
"Kalau tadi yang saya sebutkan tidak dibangun, jangan harap barang dan komoditas kita bisa bersaing dengan negara-negara di ASEAN, sekarang ada persaingan global, di tingkat ASEAN saja kita kalah bersaing di biaya logistik karena itu saya kejar semua menteri untuk mengejar penyiapan infrastruktur," katanya.
Jokowi menyebutkan Jakarta sebenarnya sudah memiliki rencana penyediaan transportasi massal namun tidak ada eksekusi, karena itu terlambat 26 tahun tidak membangun transportasi massal.
"Sudah direncanakan seperti MRT tapi tidak pernah dieksekusi, sehingga harga sudah mahal. Pembebasan lahan sudah mahal, coba mulai dulu bisa Rp10-20 juta. Ini keterlambatan yang harus dikejar," tambah mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Presiden menyebutkan dirinya juga memerintahkan kota-kota lain membangun sarana transportasi massal.
"Misalnya, Palembang membangun kereta ringan, juga Bandung Raya," kata Presiden Jokowi. (Antara)
