- Irmawan dari Komisi V DPR RI mendesak pemerintah memperbaiki layanan transportasi publik pasca kenaikan harga BBM non-subsidi per 18 April 2026.
- Fasilitas transportasi umum di Jakarta dinilai belum layak akibat infrastruktur rusak, kebocoran halte, serta kepadatan penumpang yang tidak manusiawi.
- Peningkatan kualitas serta integrasi moda transportasi diharapkan mampu menjadi solusi hemat biaya bagi masyarakat di tengah gejolak energi nasional.
Suara.com - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, Irmawan, mendesak pemerintah untuk melakukan perbaikan menyeluruh terhadap layanan transportasi publik.
Hal itu disampaikan untuk merespons kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi yang berlaku sejak 18 April 2026 kemarin.
Irmawan menilai, langkah konkret dalam meningkatkan kualitas moda transportasi massal sangat krusial agar masyarakat memiliki alternatif mobilitas yang nyaman dan murah di tengah tingginya biaya energi.
Jika tidak, kenaikan BBM dikhawatirkan akan memicu dampak ekonomi yang berat bagi masyarakat luas.
“Kenaikan harga BBM harus dibarengi dengan upaya konkret pemerintah untuk memperbaiki transportasi umum. Masyarakat butuh pilihan mobilitas yang lebih hemat biaya dan energi. Selama ini masalah kemacetan dan ketidaknyamanan belum terurai,” ujar Irmawan di Jakarta, Senin (20/4/2026).
Legislator asal Aceh ini mengungkapkan, meskipun jumlah pengguna transportasi umum di Jakarta mencapai angka yang impresif—yakni 112 juta penumpang pada triwulan pertama 2026—namun kenyataan di lapangan menunjukkan fasilitas penunjang masih jauh dari kata layak.
Irmawan menyoroti infrastruktur yang rusak hingga masalah kepadatan penumpang yang dinilai sudah tidak manusiawi di beberapa moda transportasi.
“Contohnya halte Pancoran yang terhubung dengan Stasiun LRT; saat hujan atapnya bocor, penumpang kehujanan. Ditambah desak-desakan di commuter line. Ini menunjukkan bahwa perbaikan sarana dan prasarana kita belum merata dan belum menjamin kenyamanan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa fokus perbaikan tidak boleh hanya berkutat pada pembangunan fisik, melainkan juga harus menyentuh aspek keselamatan dan integrasi antarmoda yang lebih rapi.
Menurutnya, transportasi umum yang berkualitas adalah kunci untuk memindahkan pengguna kendaraan pribadi sehingga konsumsi BBM nasional dapat ditekan.
“Jika transportasi umum kita semakin baik, masyarakat tidak lagi terpaksa bergantung pada kendaraan pribadi. Dampaknya bukan hanya mengurangi kemacetan, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi masyarakat di tengah gejolak harga energi,” pungkasnya.
TERPOPULER
