Pemerintahan Presiden Joko Widodo tengah gencar membangun dan memperbaiki infrastruktur di Indonesia. Namun, tak sedikit dana investasi yang dibutuhkan untuk membangun seluruh program pembangunan infrastruktur tersebut.
Berdasarkan anggaran pemerintah 2015-2019, dibutuhkan dana Rp5.500 triliun untuk menyukseskan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia tersebut. Sehingga pemerintah diminta untuk mencari alternatif lain guna memenuhi dana tersebut.
"APBN kita hanya bisa memenuhi sekitar 20 persen saja itu sudah termasuk dana dari BUMN. Mau nggak mau harus cari dana dari luar. Lebih efektif terbitkan surat utang saja," kata Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani saat ditemui dalam acara Seminar Infrastruktur di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Rabu (6/4/2016).
Menurutnya, penerbitan surat utang berharga negara atau SUN lebih efektif daripada pemerintah harus utang ke luar negeri yang terkadang persyaratannya terlalu ribet dan ada persyaratan bilateral yang sama sekali tidak akan menguntungkan Indonesia.
"Kalau bilateral ada persyaratan untuk memakai konten pembeli. Kalau Cina minimum 50 persen ada konten dari negara pemberi pinjaman, Jerman 85 persen dan Rusia 100 persen dari mereka. Jepang 30 persen musti ada konten," ungkapnya.
Oleh sebab itu, pihaknya mengimbau lebih baik pemerintah mengandalkan SBN yang mampu memenuhi sekitar 50 persen dari Rp5500 triliun. Namun, ia mengatakan masukan ini tetap harus dikaji lagi oleh pemerintah agar benar-benar efesien.
"Yang pasti berlu di kaji lagi agar lebih efisien mendorong industri nasional Indonesia," kata Rosan.
TERPOPULER
