Jokowi: APBN 2017 Harus Sesuai Ekonomi Indonesia dan Global

Presiden Joko Widodo memimpin sidang kabinet paripurna tentang draft nota keuangan dan postur RAPBN 2017 di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (3/8/2016). Sesuai amanat UU, RAPBN 2017 beserta nota keuangannya akan disampaikan dalam sidang paripurna di DPR beberapa hari mendatang.

 

Setidaknya terdapat lima hal yang ditekankan oleh Presiden Jokowi kepada para menteri saat pidato.

"Saya minta agar momentum kondisi perekonomian sekarang ini yang sudah mulai kelihatan cukup baik di tahun 2016 tetap harus kita jaga, tetap harus kita tingkatkan dan juga pertumbuhan ekonomi nantinya di kuartal kedua, ketiga, dan keempat kita ingin lebih baik sejalan dengan percepatan pembangunan infrastruktrur," kata Jokowi.

Terkait dengan kondisi perekonomian, Jokowi mengingatkan untuk menjaga dan mengendalikan inflasi secara bersama-sama. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik telah mengumumkan inflasi pada bulan Juli 2016 yang berada di angka 0,69 persen.

"Ini merupakan inflasi terendah jika dibandingkan dalam 5 tahun terakhir sejak 2012. Ini harus kita jaga terus terutama yang berkaitan dengan bahan-bahan makanan agar dilihat setiap jam, setiap hari, dipantau terus, ditekan sehingga inflasi betul-betul bisa kita kendalikan," ujar dia.

Penekanan kedua yang disampaikan oleh Presiden ialah perumusan asumsi-asumsi dasar ekonomi makro dan pokok besaran awal RAPBN 2017. Terhadap perumusan tersebut, Presiden menginstruksikan agar RAPBN 2017 benar-benar dibuat berdasarkan kondisi perekonomian Indonesia dam global.

"Dalam merumuskan asumsi-asumsi dasar ekonomi makro serta pokok-pokok besaran awal RAPBN 2017, harus dipastikan sesuai dengan kondisi perekonomian kita dan kondisi perekonomian global. Karena kita harus mengalkulasi potensi pengaruh global terhadap ekonomi kita," tutur dia.

Tak ketinggalan, momentum amnesti pajak yang sedang digalakkan pemerintah diminta oleh Jokowi untuk benar-benar dimanfaatkan. Dia meminta untuk menjadikan momentum tersebut sebagai sebuah kesempatan dalam memperbaiki basis data pajak yang valid dan terintegrasi.

"Momentum amnesti pajak harus kita gunakan momentum ini sebaik-baiknya. Dengan amnesti pajak ini kita ingin memperluas sekaligus memperbaiki basis data pajak yang valid, terintegrasi, dan komprehensif sehingga akhirnya kita bisa meningkatkan tax ratio kita," kata dia.

Kebijakan belanja kementerian pun disinggung oleh Presiden dalam rapat tersebut. Presiden menekankan agar kementerian dan lembaga betul-betul hanya berfokus pada sejumlah program prioritas nasional yang kini digalakkan. Utamakan pembelanjaan pada program pembangunan sesuai dengan prinsip money follow program.

"Dalam hal kebijakan belanja kementerian/lembaga, saya minta betul-betul fokus pada upaya melanjutkan dan memperkuat pelaksanaan program-program prioritas. Jangan lepas dari program prioritas yang telah kita rencanakan dan kita buat selama ini seperti percepatan pembangunan infrastruktrur dan konektivitas, pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan, serta upaya penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan efektivitas dan kualitas program perlindungan sosial yang telah kita buat," ujar dia.

Menutup arahan, Presiden Jokowi kembali menekankan efisiensi pembelanjaan negara. Efisiensi tersebut di antaranya dilakukan dengan pengurangan belanja negara untuk program-program nonprioritas.

"Kita memang harus melakukan efisiensi pada program-program nonprioritas nasional. Efisiensi bisa dilakukan pada belanja-belanja operasional dan belanja barang. Saya juga instruksikan pimpinan kementerian dan lembaga untuk dapat disiplin melaksanakan penghematan belanja," kata dia.

Sidang kabinet paripurna dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan juga para menteri anggota Kabinet Kerja. Di antaranya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, hingga Menteri BUMN Rini Soemarno.

Tampak juga hadir Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso, Jaksa Agung M. Prasetyo, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Budi Waseso, dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf.