Suara.com - Beberapa waktu lalu, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada laporan keuangan pemerintah pusat. Hal ini menjadi sorotan Badan Anggaran DPR saat menggelar rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Banggar kemudian meminta pemerintah memperbaiki laporan keuangan dan merinci informasi untuk disampaikan kepada masyarakat.
"Kami akan tingkatkan laporan keuangan pemerintah pusat, bendahara umum, dan kementerian atau lembaga. Saya sudah minta data lembaga mana yang dapat status WTP," kata Sri di gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (25/8/2016).
Sri Mulyani mengatakan banyak mendapatkan pelajaran dari APBN 2015, termasuk target pemerintah yang tidak tercapai. Selanjutnya, kementerian akan segera melakukan perbaikan.
"Ini adalah fakta pertama selama saya jadi Menteri Keuangan untuk melihat APBN 2015, dan saya lihat APBNP 2016 dan di sana melihat indikasi bahwa perlu untuk dilakukan langkah penyesuaian. Ini yang perlu kita lihat untuk menetapkan asumsi makro sehingga bisa mengurangi kemiskinan dan perbaikan kesejahteraan," kata dia.
Sri Mulyani berharap bantuan DPR terus mengawal pemerintah sampai situasi menjadi baik.
