Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp2.665.000
Beli Rp2.530.000
IHSG 6.177,139
LQ45 609,402
Srikehati 299,172
JII 368,427
USD/IDR 17.821

DPR Minta Pemerintah Buat Aturan Pendukung Tax Amnesty

Adhitya Himawan, Dian Rosmala

Selasa, 30 Agustus 2016 | 14:40 WIB
DPR Minta Pemerintah Buat Aturan Pendukung Tax Amnesty
Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PAN Taufik Kurniawan. [Suara.com/Dian Rosmala]

Wakil ketua DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Taufik Kurniawan meminta supaya penerapan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) sesuai dengan tujuan awal, yaitu menarik uang orang Indonesia yang selama ini disimpan di luar negeri.

"Pertama kali dulu diawali dengan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan Presiden. Kita ingin tarik dana yang diparkir di luar negri untuk balin ke kita yang jumlahnya ribuan triliun," kata Taufik di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8/2016).

Taufik melanjutkan, dikeluarkannya kebijakan berupa tax amnesty merupakan upaya untuk menyelematkan ekonomi Indonesia.

"Sehingga tujuan utama tax amnesty secara jelas, ini upaya kita semua untuk menyelematkan ekonomi kita, upaya menarik dana itu, agar sadar diri kembali ke tanah air," kata Taufik.

"Karena para konglomerat itu pada hakikatnya hidup di Indonesia, nafas di Indonesia, kenapa harus parkir uang di negara lain. Dengan demikian, DPR dan Pemerintah sama-sama setujui upaya untuk mengurangu defisit APBN, menarik dengan tax amnesty kita sepakati  bersama," Taufik menambahkan.

Taufik mengingatkan, agar kebijakan tax amnesty dijalankan berdasarkan tujuannya, bukan dipolitisasi untuk kepentingan pihak tertentu.

"Kalau ada parameter jangan sampe terjadi mix match antara pelaksanaan tax amnesty dengan kondisi di tanah air dan jangan di politisasi," tutur Taufik.

Sebab itu, Taufik berharap agar dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak membuat peraturan untuk mendukung realisasi tax amnesty.

"Kami mengingatkan dalam berbagai macam rapat, pertemuan antara Pemerintah dan DPR, tolong lengkapi dengan peraturan Menkeu atau Dirjen Pajak. Sehingga upaya untuk menarik kembali uang para konglomerat itu, bisa kembali ke tanah air, tidak menjadi bias," kata Taufik.

Taufik tidak mau apabila tax amnesty dipersepsikan sebagai upaya pemerintah untuk melindungi para pengemplang pajak.

"Seolah terkesan ini suatu paya untuk melindungi pelaku tipikor, narkoba, teroris, dalam rangka memutihkan kewajiban dia bayar pajak," ujar Taufik.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Jokowi Tegaskan Tax Amnesty Bidik Wajib Pajak Besar

Jokowi Tegaskan Tax Amnesty Bidik Wajib Pajak Besar

Bisnis | Selasa, 30 Agustus 2016 | 13:24 WIB

Bank Sinarmas Siap Tampung Tebusan Tax Amnesty

Bank Sinarmas Siap Tampung Tebusan Tax Amnesty

Bisnis | Minggu, 28 Agustus 2016 | 20:59 WIB

Uang Tebusan Tax Amnesty per 26 Agustus 2016 Sudah Rp2 Triliun

Uang Tebusan Tax Amnesty per 26 Agustus 2016 Sudah Rp2 Triliun

Bisnis | Minggu, 28 Agustus 2016 | 14:49 WIB

DPR Minta Sri Jelaskan Tax Amnesty sampai Pemotongan Anggaran

DPR Minta Sri Jelaskan Tax Amnesty sampai Pemotongan Anggaran

Bisnis | Kamis, 25 Agustus 2016 | 19:05 WIB

Anggota Komisi XI Tagih Janji Pemerintah Sosialisasi Tax Amnesty

Anggota Komisi XI Tagih Janji Pemerintah Sosialisasi Tax Amnesty

DPR | Rabu, 24 Agustus 2016 | 16:27 WIB

DPR Kritik Penerimaan Negara via Tax Amnesty Jauh Dibawah Target

DPR Kritik Penerimaan Negara via Tax Amnesty Jauh Dibawah Target

Bisnis | Selasa, 23 Agustus 2016 | 14:05 WIB

Sri Mulyani Diminta Tak Persulit Implementasi Tax Amnesty

Sri Mulyani Diminta Tak Persulit Implementasi Tax Amnesty

Bisnis | Selasa, 23 Agustus 2016 | 13:44 WIB

Sosialisasi Tax Amnesty Diharapkan Lebih Gencar Lagi

Sosialisasi Tax Amnesty Diharapkan Lebih Gencar Lagi

Bisnis | Selasa, 23 Agustus 2016 | 13:26 WIB

Likuiditas Properti Dipercaya Bertambah Berkat Tax Amnesty

Likuiditas Properti Dipercaya Bertambah Berkat Tax Amnesty

Bisnis | Minggu, 21 Agustus 2016 | 11:29 WIB

Pengampunan Pajak Bikin Penjualan Mobil Mewah Bergairah

Pengampunan Pajak Bikin Penjualan Mobil Mewah Bergairah

Otomotif | Kamis, 18 Agustus 2016 | 06:31 WIB

Terkini

Pakar Sorot Masalah RAPBN 2027: Anggaran K/L Tercekik Demi Program Prioritas

Pakar Sorot Masalah RAPBN 2027: Anggaran K/L Tercekik Demi Program Prioritas

Bisnis | Minggu, 21 Juni 2026 | 14:05 WIB

Kejar Transaksi Ritel, CIMB Niaga Terus Pepet Kalangan Gen Z

Kejar Transaksi Ritel, CIMB Niaga Terus Pepet Kalangan Gen Z

Bisnis | Minggu, 21 Juni 2026 | 13:58 WIB

Kebun Sawit PTPN Dijarah, Negara Rugi Rp62,6 Miliar

Kebun Sawit PTPN Dijarah, Negara Rugi Rp62,6 Miliar

Bisnis | Minggu, 21 Juni 2026 | 13:53 WIB

Pasokan Aman, Bahlil Sebut Jangan Salahkan Batu Bara, Itu Teknis PLN

Pasokan Aman, Bahlil Sebut Jangan Salahkan Batu Bara, Itu Teknis PLN

Bisnis | Minggu, 21 Juni 2026 | 13:47 WIB

Indonesia dan Italia Sepakat Kerja Sama Pengembangan Kapal Angkatan Laut

Indonesia dan Italia Sepakat Kerja Sama Pengembangan Kapal Angkatan Laut

Bisnis | Minggu, 21 Juni 2026 | 12:22 WIB

Perum Bulog Hadir di Penas Petani Nelayan 2026 Gorontalo untuk Wujudkan Swasembada Pangan

Perum Bulog Hadir di Penas Petani Nelayan 2026 Gorontalo untuk Wujudkan Swasembada Pangan

Bisnis | Minggu, 21 Juni 2026 | 12:16 WIB

Gaji Rp14 Juta Bisa Beli Rumah Subsidi Bebas Pajak! Simak Aturan Terbarunya

Gaji Rp14 Juta Bisa Beli Rumah Subsidi Bebas Pajak! Simak Aturan Terbarunya

Bisnis | Minggu, 21 Juni 2026 | 11:45 WIB

Usut Kasus Kredit Fiktif Rp15,47 Miliar, OJK Sita 41 Properti Terkait BPRS Gebu Prima Medan

Usut Kasus Kredit Fiktif Rp15,47 Miliar, OJK Sita 41 Properti Terkait BPRS Gebu Prima Medan

Bisnis | Minggu, 21 Juni 2026 | 10:57 WIB

MSCI Jadi Penentu Arah IHSG, Investor Tunggu Keputusan Krusial 23 Juni

MSCI Jadi Penentu Arah IHSG, Investor Tunggu Keputusan Krusial 23 Juni

Bisnis | Minggu, 21 Juni 2026 | 10:53 WIB

Promosikan Platform Investasi Ilegal, Sejumlah Influencer Dijewer Satgas PASTI

Promosikan Platform Investasi Ilegal, Sejumlah Influencer Dijewer Satgas PASTI

Bisnis | Minggu, 21 Juni 2026 | 10:48 WIB