Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan Presiden Joko Widodo sangat serius untuk membangunan infrastruktur daerah perbatasan, seperti di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) membangun sebanyak tujuh bendungan.
"Pembangunan bendungan itu merupakan komitmen program Nawacita Jokowi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional," kata Eko kepada Antara saat kunjungan kerja di Desa Kadu Agung Barat Kabupaten Lebak, Minggu (12/9/2016).
Selama ini, pemerintah gencar membangun sarana dan prasarana infrastruktur di daerah-daerah perbatasan agar terlepas dari ketertinggalannya.
Pembangunan di daerah perbatasan itu guna meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat juga ketahanan pangan.
Apabila perekonomian dan ketahanan pangan masyarakat membaik, tentu negara akan menjadi lebih kuat.
Pemerintah memfokuskan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah perbatasan, termasuk di NTT itu.
"Kami yakin pembangunan bendungan di NTT itu dapat mendorong kesejahteraan masyarakat perbatasan juga mewujudkan swasembada pangan beras," katanya.
Menurut dia, pembangunan bendungan tersebut, selain bisa memenuhi tanaman padi juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan menjadi pembangkit listrik.
Keseriusan Presiden Jokowi cukup besar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan dengan negara tetangga.
Selama ini, wilayah NTT kerapkali dilanda krisis air sehingga petani kesulitan untuk memenuhi pasokan air tanaman pangan padi.
Krisis air itu, kata dia, tentu menghambat pada peningkatan produksi pangan.
Untuk itu, pemerintah membangun tujuh bendungan di NTT sehingga dapat terealisasikan kedaulatan pangan nasional.
"Kami yakin melalui pembangunan tujuh bendungan itu ke depan sebagai daerah penghasil lumbung pangan nasional," katanya menjelaskan.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Lebak Rusito mengatakan selama ini Alokasi Dana Desa (ADD) dapat membebaskan desa tertinggal di daerah itu.
Penyebab daerah tertinggal itu akibat buruknya infrastruktur, seperti jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan, pemenuhan air bersih dan jaringan irigasi.
Karena itu, pihaknya berkeyakinan Kabupaten Lebak terbebas dari daerah tertinggal melalui pencairan ADD.
Pengalokasian dana ADD tahun 2016 untuk Kabupaten Lebak sebesar Rp334 miliar dialokasikan sebanyak 340 desa dengan masing-masing desa menerima Rp900 juta.
Penggunaan ADD itu, ujar dia, diantaranya bidang penyelenggaraan pemerintahan desa juga pemberdayaan desa dengan pembangunan infrastuktur jalan, jembatan dan penahan longsor.
"Kami berharap dana ADD itu dapat membangun kemandirian desa sehingga bisa menjadi maju dan terbebas dari ketertinggalanya itu," katanya. (Antara)
