Jokowi Bantah Isu 10 Juta Pekerja Cina Masuk Indonesia

Indonesia sendiri memang belakangan ini sedang gencar-gencarnya membidik pariwisata sebagai sektor andalan negara. Tak heran, sejumlah langkah terus dikebut pemerintah untuk meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia. Langkah tersebut sebenarnya telah diusahakan sejak kunjungan Jokowi ke Cina pada Maret 2015 silam. Ketika itu Jokowi di antaranya membahas mengenai kerja sama pariwisata dengan berharap agar terjadi peningkatan jumlah wisatawan Cina ke Indonesia.

Meski demikian, hal tersebut diakui Jokowi bukanlah hal yang mudah. Sebab, Indonesia harus berkompetisi dengan negara-negara lainnya untuk mendatangkan wisatawan asing tersebut. Dia juga menekankan bahwa upaya tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan ketenagakerjaan.

"Itu jadi rebutan. Nomor satu sekarang dalam perebutan turis dari Cina itu ialah Amerika karena bisa merebut 150 juta turis Tiongkok. Nomor dua adalah Uni Eropa. Ini urusannya adalah turisme, bukan tenaga kerja," tegas dia.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga sempat mempertanyakan mengenai hitungan sepuluh juta tenaga kerja Tiongkok yang masuk ke Indonesia. Karena berdasarkan data resmi pemerintah, tenaga kerja dari Cina sampai dengan saat ini hanya berada pada angka 21 ribu orang.

"Jangan ditambahkan nol terlalu banyak. Saya kira tenaga kerja kita yang ada di Malaysia lebih dari 2 juta orang, yang ada di Saudi lebih dari 1 juta orang, yang ada di Hong Kong 153 ribu orang, yang ada di Thailand 200 ribu orang. Negara mereka welcome dan biasa-biasa saja," jelas Jokowi.

Selain itu, Kepala Negara juga tak habis pikir bahwa desas-desus tersebut dapat terus berkembang. Bila ditelisik lebih lanjut, pendapatan yang para tenaga kerja asing dapatkan akan lebih kecil bila sekarang ini bekerja di Indonesia dibanding dengan negara asal atau negara-negara lainnya.

"Tetapi di kita logikanya tidak mungkin tenaga kerja dari luar, misalnya dari Hong Kong atau dari Eropa dan Amerika, masuk. Tidak mungkin, karena yang jelas gaji mereka di sana lebih besar daripada di kita. Kita harus bicara apa adanya," kata dia.

Seusai acara, Jokowi menanggapi pertanyaan sejumlah jurnalis mengenai isu masuknya tenaga kerja ilegal yang disinyalir menggunakan kebijakan bebas visa. Jokowi sekali lagi menyebut bahwa hal tersebut hanyalah berlaku untuk kepentingan turisme, bukan untuk kepentingan pekerjaan.

"Itu untuk turis, kalau ada yang ilegal ya tugasnya imigrasi dan Kemenaker untuk menindak," terang dia.

Terkait dengan evaluasi kebijakan bebas visa, Jokowi meyakini bahwa Kementerian Luar Negeri telah mengantisipasi segala kemungkinan. Kebijakan bebas visa untuk kunjungan turis Tiongkok dan sejumlah negara lainnya sebelumnya telah diberlakukan pada pertengahan tahun 2015 lalu. Kebijakan itu sendiri diterapkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan industri pariwisata nasional.

"Kementerian Luar Negeri sudah melihat hal-hal seperti itu. Pasti dievaluasi mana yang membahayakan, mana yang tidak produktif, mana yang harus ditutup, atau mana yang harus diberikan yang baru untuk bebas visa nya. Saya kira semua negara seperti itu," ujar Presiden.

Untuk diketahui, industri pariwisata nasional saat ini tumbuh cukup baik. Sepanjang bulan Juli lalu misalnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rekor tertinggi kunjungan wisatawan sepanjang sejarah pariwisata Indonesia. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada bulan tersebut mencapai 1,03 juta kunjungan.

"Ini merupakan sejarah baru untuk jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, merupakan yang tertinggi dan melewati satu juta kunjungan dalam waktu satu bulan," terang Deputi Bidang Statistik dan Jasa BPS, Sasmito Hadi Wibowo, dalam jumpa pers di Jakarta, pada awal September lalu.

Jumlah tersebut naik 17,68 persen dibandingkan Juli tahun lalu yang hanya berada pada angka 877.584 kunjungan. Bahkan, jika dibandingkan bulan sebelumnya pada Juni lalu, jumlah kunjungan wisatawan asing meningkat sebesar 20,42 persen.