Suara.com - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani beritikad menggagas pemantapan komitmen terhadap perdagangan berkeadilan, dalam pertemuan tingkat pemimpin negara G-20 di Jerman, Juli 2017.
Gagasan untuk memperbarui komitmen tersebut, merupakan respons terhadap kebijakan perekonomian Amerika Serikat di era Presiden Donald Trump yang semakin menampakkan corak proteksionisme.
Ani mengungkapkan, dalam pertemuan tingkat menteri G-20, yang digelar tanggal 17-18 Maret 2017, para peserta belum bersepakat mengenai arah kebijakan perdagangan internasional lantaran kebijakan proteksionisme Trump.
“Presiden Trump menginginkan perdagangan yang berkeadilan, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan AS sendiri (proteksionisme), sehingga tidak selalu sama dengan kebutuhan internasional. Padahal, AS selama ini menjadi patokan perekonomian global,” tutur Ani saat konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (23/3/2017).
Karenanya, sambung Ani, ia akan menginisiasi kembali pemantapan komitmen perdagangan internasional berkeadilan untuk semua negara seperti yang dilakukan sebelum Trump berkuasa di AS.
Ia menuturkan, pemantapan komitmen itu diperlukan bagi negara-negara lain seperti Indonesia yang meyakini sektor ekspor menjadi sumber utama pertumbuhan perekonomian nasional.
”Karenanya, perdagangan internasional diharapkan tetap terbuka, sehingga semua skema didasarkan kepada prinsip kompetitif,” terangnya.
Untuk memuluskan hal tersebut, Ani menegaskan pemerintah akan menyiapkan diri agar perdagangan domestik maupun luar negeri bisa tumbuh secara baik.
Salah satunya dengan menjaga iklim investasi dan belanja pemerintah. "Melalui cara ini, Indonesia diharapkan bisa menghindari dampak-dampak negatif dari perlambatan perekonomian global," tandasnya.
TERPOPULER
