Presiden Joko Widodo menggambarkan kondisi negara Indonesia saat terjadi krisis keuangan di Asia pada tahun 1997. Menurutnya, perekonomian nasional Indonesia pada masa itu berada dalam situasi yang sangat berat.
“Situasinya sangat serius dimana ekonomi kami anjlok hingga 15 persen dalam satu tahun. Masyarakat dihinggapi rasa cemas dan bingung mengenai masa depan yang penuh dengan ketidakpastian,” ucapnya ketika menghadiri acara peringatan World Press Freedom Day (Hari Kebebasan Pers Dunia/HKPD) 2017 yang digelar di Jakarta Convention Centre, Senayan, Jakarta, Rabu malam (3/5/2017).
Namun krisis pulalah yang melahirkan masyarakat Indonesia yang kuat dan dinamis. “Dan yang terpenting adalah lahirnya kebebasan berpolitik, termasuk kebebasan mengemukakan pendapat dan kebebasan pers,” kata Presiden Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia telah tumbuh 300 persen apabila dihitung sejak krisis keuangan yang melanda Asia tahun 1997 hingga saat ini.
“Dalam dua puluh tahun terakhir ini tidak kurang telah terjadi empat kali pergantian pemerintahan yang berlangsung dengan damai,” ucap Jokowi.
Oleh karenanya survei global menyatakan bahwa Indonesia termasuk negara dengan masyarakat yang paling optimis di dunia.
"Saya ingin mengatakan kepada Anda, pers nasional dan dunia, kami tidak dapat melakukan ini tanpa Anda. Sejak era reformasi di akhir 1990, pers yang bebas memainkan peranan penting dalam menjaga jalannya pemerintahan yang akuntabel serta mengungkap dan memerangi korupsi," ucap Presiden.
Ia pun menitipkan pesannya bagi insan pers terkait dengan Hari Kebebasan Pers Dunia (HKPD) ini. Presiden berharap agar kebebasan yang telah didapatkan oleh insan pers dapat diiringi dengan tanggung jawab yang nyata.
"Wartawannya sudah mendapatkan sebuah kebebasan yang amat sangat di dunia maupun di Indonesia. Tapi yang namanya kebebasan itu juga ada tanggung jawabnya," tuturnya.
Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Direktur Jenderal UNESCO Irina Bokova dan Presiden Timor Leste kedua Ramos Horta.
TERPOPULER
