Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp0
Beli Rp0
IHSG ...
LQ45 ...
Srikehati
JII ...

Arumha Keluhkan Pajak Hiburan di Surabaya Terlalu Mahal

Adhitya Himawan | Suara.com

Sabtu, 09 September 2017 | 05:58 WIB
Arumha Keluhkan Pajak Hiburan di Surabaya Terlalu Mahal
Ilustrasi tempat hiburan malam. [Shutterstock]

Asosiasi Rumah Hiburan (Arumha) menilai penetapan pajak hiburan di Surabaya yang juga dikenal sebagai Kota Pahlawan tersebut, saat ini tidak realistis menyusul turunnya daya beli masyarakat.

Ketua Arumha Yusuf Husni di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (9/9/2017), mengatakan selama ini tingginya target pajak membuat banyak pengusaha melakukan jalan pintas, agar usaha mereka tetap bertahan.

"Kami menilai, harusnya pemkot realistis. Melihat kondisi pengusaha hiburan yang sudah kembang kempis seperti ini," katanya.

Ia mencontohkan daya beli masyarakat menurun menjadi penyebab jebloknya usaha hiburan.

"Memenuhi kebutuhan pokok saja sulit, apalagi kebutuhan hiburan," ujarnya.

Selama ini, lanjut dia, pengusaha hiburan malam memilih bertahan karena usaha bisa berjalan pada hari tertentu. Ditambah lagi, kebijakan pemerintah kota menutup tempat hiburan selama satu bulan, saat libur Ramadhan.

"Dari mana tempat hiburan mendapat untung, kalau usaha dibatasi," ujarnya.

Pansus Pajak Daerah DPRD Surabaya sebelumnya mempertanyakan ketidakkonsisten pemerintah kota dalam menentukan besaran pajak hiburan.

Sekretaris Pansus Pajak Hiburan, Adi Sutarwijono, mengatakan jika sebelumnya menolak tarif pajak diturunkan, namun dalam kajian akademik yang disampaikan ke kalangan dewan justru meminta tarif pajak tetap, sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Padahal, menurut Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya itu, dalam pembahasan raperda pajak daerah, pansus sudah menaikkan beberapa item pajak, seperti pajak diskotik dan klub malam yang semula 50 poersen menjadi 60 persen.

Adi mengakui pembahasan masih berlangsung. Namun, jika salah satu pihak tak sepakat dengan pembahasan dan pengesahannya bisa dibatalkan.

"Baik DPRD maupun pemkot punya kewenangan untuk itu (membatalkan, red.)," katanya.

Ia mempertanyakan tentang fungsi pajak daerah bagi pemerintah kota, apakah untuk mengendalikan perilaku masyarakat atau berpihak pada peningkatan pendapatan asli daerah.

"Kami pertanyakan ini, supaya ada kesepakatan tentang fungsi pajak," katanya. (Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Bayar Pajak Kendaraan Kini Tak Harus ke Samsat

Bayar Pajak Kendaraan Kini Tak Harus ke Samsat

Bisnis | Kamis, 07 September 2017 | 13:59 WIB

Menkeu Segera Benahi Pelayanan Pajak Profesi

Menkeu Segera Benahi Pelayanan Pajak Profesi

Bisnis | Kamis, 07 September 2017 | 04:01 WIB

Respon Keluhan Tere Liye, Sri Mulyani Bakal Atur Pertemuan

Respon Keluhan Tere Liye, Sri Mulyani Bakal Atur Pertemuan

Bisnis | Rabu, 06 September 2017 | 21:00 WIB

Akhirnya Ditjen Pajak Jawab Keluhan Novelis Tere Liye

Akhirnya Ditjen Pajak Jawab Keluhan Novelis Tere Liye

Bisnis | Rabu, 06 September 2017 | 20:41 WIB

Novelis Kondang Tere Liye Protes Ketidakadilan Pajak

Novelis Kondang Tere Liye Protes Ketidakadilan Pajak

Bisnis | Rabu, 06 September 2017 | 17:25 WIB

Penerimaan Pajak Baru 53 persen, Sri Mulyani Tetap Optimistis

Penerimaan Pajak Baru 53 persen, Sri Mulyani Tetap Optimistis

Bisnis | Selasa, 05 September 2017 | 14:54 WIB

Hingga Agustus, Penerimaan Pajak Baru 53 Persen

Hingga Agustus, Penerimaan Pajak Baru 53 Persen

Bisnis | Selasa, 05 September 2017 | 05:17 WIB

Honda Jazz Maia Hilang, Dhani: Ditjen Pajak Mirip Lambe Turah

Honda Jazz Maia Hilang, Dhani: Ditjen Pajak Mirip Lambe Turah

Entertainment | Kamis, 31 Agustus 2017 | 17:00 WIB

Kejar Target Pajak, Sri Mulyani Janji Tak Akan Timbulkan Tekanan

Kejar Target Pajak, Sri Mulyani Janji Tak Akan Timbulkan Tekanan

Bisnis | Kamis, 31 Agustus 2017 | 16:20 WIB

Pajak Penghasilan Final untuk UMKM Bakal Turun Jadi 0,25 Persen

Pajak Penghasilan Final untuk UMKM Bakal Turun Jadi 0,25 Persen

Bisnis | Kamis, 31 Agustus 2017 | 16:15 WIB

Terkini

Kawal Agenda Ekonomi Kerakyatan, Kang Hero Dianugerahi KWP Award 2026

Kawal Agenda Ekonomi Kerakyatan, Kang Hero Dianugerahi KWP Award 2026

Bisnis | Jum'at, 17 April 2026 | 23:04 WIB

Konsistensi Kawal Energi Hijau Lewat MPR, Eddy Soeparno Raih KWP Award 2026

Konsistensi Kawal Energi Hijau Lewat MPR, Eddy Soeparno Raih KWP Award 2026

Bisnis | Jum'at, 17 April 2026 | 22:11 WIB

Tok! Pemerintah Resmi Pajaki Alat Berat Lewat Permendagri 11/2026

Tok! Pemerintah Resmi Pajaki Alat Berat Lewat Permendagri 11/2026

Bisnis | Jum'at, 17 April 2026 | 20:05 WIB

Harga Minyak Perlahan Turun, Bahlil Tegaskan B50 Tetap Jalan: Ini Survival Mode

Harga Minyak Perlahan Turun, Bahlil Tegaskan B50 Tetap Jalan: Ini Survival Mode

Bisnis | Jum'at, 17 April 2026 | 19:52 WIB

Harga Bahan Baku Naik Gila-gilaan, Industri Tekstil: Kami Enggak Bisa Survive!

Harga Bahan Baku Naik Gila-gilaan, Industri Tekstil: Kami Enggak Bisa Survive!

Bisnis | Jum'at, 17 April 2026 | 19:47 WIB

Bahlil Klaim RI Mulai Lepas Ketergantungan Impor BBM

Bahlil Klaim RI Mulai Lepas Ketergantungan Impor BBM

Bisnis | Jum'at, 17 April 2026 | 19:44 WIB

Emiten DRMA Tebar Dividen Rp 70/Saham

Emiten DRMA Tebar Dividen Rp 70/Saham

Bisnis | Jum'at, 17 April 2026 | 19:37 WIB

Harga Minyak Mentah Indonesia Melonjak 33,47 Dolar AS per Barel

Harga Minyak Mentah Indonesia Melonjak 33,47 Dolar AS per Barel

Bisnis | Jum'at, 17 April 2026 | 19:36 WIB

Kendaraan Listrik Tak Lagi Bebas Pajak

Kendaraan Listrik Tak Lagi Bebas Pajak

Bisnis | Jum'at, 17 April 2026 | 19:30 WIB

Instruksi Prabowo: Menteri Bahlil Siap Eksekusi Tambang Ilegal di Kawasan Hutan dalam Waktu Dekat

Instruksi Prabowo: Menteri Bahlil Siap Eksekusi Tambang Ilegal di Kawasan Hutan dalam Waktu Dekat

Bisnis | Jum'at, 17 April 2026 | 19:00 WIB