Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp2.825.000
Beli Rp2.700.000
IHSG 6.858,899
LQ45 669,842
Srikehati 328,644
JII 449,514
USD/IDR 17.509

Dana 1,4 Miliar Dolar AS di Singapura Milik Pejabat Militer?

Adhitya Himawan | Suara.com

Sabtu, 07 Oktober 2017 | 14:44 WIB
Dana 1,4 Miliar Dolar AS di Singapura Milik Pejabat Militer?
Gedung Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (17/4/2016). [Suara.com/Adhitya Himawan]

Berita mengejutkan datang dari London, Inggris. Salah satu raksasa perbankan dunia, Standard Chartered Plc mengaku telah kecolongan transfer aset dana nasabah dari Indonesia. Besaran dana yang ditransfer mencapai 1,4 miliar dolar Amerika Serikat (AS) alias Rp18,9 triliun. (Dengan asumsi kurs 1 dolar AS = Rp13.500,00).

Menurut sumber Bloomberg, dana tersebut ditransfer dari Guernsey, Kepulauan Channel, ke Singapura. Transfer tersebut terjadi sejak akhir 2015. Dana tersebut dikelola oleh unit trust Stanchart Guernsey. Menariknya, dana yang sangat besar tersebut diduga memiliki hubungan dengan kalangan militer Indonesia.

Transfer tersebut dilakukan sebelum Guernsey mengadopsi Common Reporting Standard (CRS), kerangka global pertukaran data pajak yang berlaku mulai awal tahun 2016. Dengan CRS, sekitar 100 negara sepakat untuk membagikan laporan tahunan tentang rekening milik orang-orang di setiap negara anggota untuk kepentingan pajak.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo meminta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berhati-hati menangani masalah tersebut. Terutama jika benar dana tersebut memiliki keterkaitan dengan pejabat militer.

"Sepertinya Ditjen Pajak harus join investigasi dengan Mabes TNI, Kepolisian, PPATK dan lain sebagainya. Ini supaya lebih efektif," kata Yustinus saat dihubungi oleh Suara.com, Sabtu (7/10/2017).

Walau demikian, ia mengingatkan jika dana tersebut sudah ikut tax amnesty, maka secara hukum di Indonesia sudah tidak ada masalah. Jika belum, maka harus membayar sanksi denda sebesar 30 persen dari besaran dana tersebut.

Namun Yustinus mengaku pesimis jika kasus ini bisa dituntaskan oleh Ditjen Pajak. Terlebih jika benar kepemilikan dana tersebut diduga terkait pejabat militer. "Biasanya memang tidak selesai. Melihat konstelasi Indonesia saat ini, masih agak pesimis. Contoh terakhir, kasus Setya Novanto melawan KPK. Ternyata begini kualitas peradilan kita. Saya kira dengan kondisi seperti ini, Ditjen Pajak tidak akan gegabah dan terlalu berani ambil resiko dalam hal ini," tutupnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Diduga Hindari Pajak, 1,4 Miliar Dolar AS Mengendap di Singapura

Diduga Hindari Pajak, 1,4 Miliar Dolar AS Mengendap di Singapura

Bisnis | Sabtu, 07 Oktober 2017 | 14:29 WIB

Apa Pentingnya Laporkan Smartphone di SPT Pajak?

Apa Pentingnya Laporkan Smartphone di SPT Pajak?

Tekno | Kamis, 21 September 2017 | 16:36 WIB

Siap-siap, Ditjen Pajak Akan Lacak Wajib Pajak 'Bandel'

Siap-siap, Ditjen Pajak Akan Lacak Wajib Pajak 'Bandel'

Bisnis | Rabu, 20 September 2017 | 18:17 WIB

Pembayar Pajak di Indonesia Cuma 25 Persen dari Tenaga Kerja

Pembayar Pajak di Indonesia Cuma 25 Persen dari Tenaga Kerja

Bisnis | Rabu, 20 September 2017 | 17:32 WIB

Ditjen Pajak: Masyarakat Harus Segera Perbaiki SPT

Ditjen Pajak: Masyarakat Harus Segera Perbaiki SPT

Bisnis | Rabu, 20 September 2017 | 16:49 WIB

Setelah Tax Amnesty, Pemerintah Terbitkan Aturan Kepatuhan Pajak

Setelah Tax Amnesty, Pemerintah Terbitkan Aturan Kepatuhan Pajak

Bisnis | Rabu, 20 September 2017 | 16:39 WIB

Sri Mulyani: Pemerintah akan Bangun Core Tax System

Sri Mulyani: Pemerintah akan Bangun Core Tax System

Bisnis | Senin, 18 September 2017 | 15:28 WIB

Heboh Pajak Penulis, Berapa sih Besaran Pajaknya?

Heboh Pajak Penulis, Berapa sih Besaran Pajaknya?

Bisnis | Kamis, 14 September 2017 | 13:38 WIB

Tak Hadir Dalam Dialog Pajak, Sri Mulyani Sindir Tere Liye

Tak Hadir Dalam Dialog Pajak, Sri Mulyani Sindir Tere Liye

Bisnis | Kamis, 14 September 2017 | 07:34 WIB

Sri Mulyani Dukung Proses Hukum Dua Pegawai Pajak

Sri Mulyani Dukung Proses Hukum Dua Pegawai Pajak

News | Kamis, 14 September 2017 | 05:39 WIB

Terkini

Purbaya Bongkar Jurus Baru Dongkrak Ekonomi, Kendaraan Listrik Jadi Andalan

Purbaya Bongkar Jurus Baru Dongkrak Ekonomi, Kendaraan Listrik Jadi Andalan

Bisnis | Rabu, 13 Mei 2026 | 07:38 WIB

Rupiah Ambruk, Konsumen Ramai-ramai Beralih ke Produk China

Rupiah Ambruk, Konsumen Ramai-ramai Beralih ke Produk China

Bisnis | Rabu, 13 Mei 2026 | 07:37 WIB

Gaji UMR Bisa Beli Rumah? Ini Strategi Finansial dan Tipsnya

Gaji UMR Bisa Beli Rumah? Ini Strategi Finansial dan Tipsnya

Bisnis | Rabu, 13 Mei 2026 | 07:31 WIB

Rupiah Sentuh Rp17.500 per Dolar AS, BI Bongkar Penyebabnya

Rupiah Sentuh Rp17.500 per Dolar AS, BI Bongkar Penyebabnya

Bisnis | Rabu, 13 Mei 2026 | 07:21 WIB

IHSG Masih Akan Turun ke Level 6.700, Rebalancing MSCI Bikin Investor Waspada

IHSG Masih Akan Turun ke Level 6.700, Rebalancing MSCI Bikin Investor Waspada

Bisnis | Rabu, 13 Mei 2026 | 07:02 WIB

Saham Konglomerasi Berguguran dari Rebalancing MSCI, Ini Daftarnya

Saham Konglomerasi Berguguran dari Rebalancing MSCI, Ini Daftarnya

Bisnis | Rabu, 13 Mei 2026 | 06:25 WIB

Qavah Group Mau Lipat Gandakan Investasi China ke RI

Qavah Group Mau Lipat Gandakan Investasi China ke RI

Bisnis | Selasa, 12 Mei 2026 | 21:40 WIB

Harga Minyakita di Wilayah Timur Masih Melambung, Kemendag Soroti Kendala Logistik

Harga Minyakita di Wilayah Timur Masih Melambung, Kemendag Soroti Kendala Logistik

Bisnis | Selasa, 12 Mei 2026 | 21:10 WIB

Kadin China Kirim Surat Protes ke Prabowo, Keluhkan Royalti Tambang, RKAB Nikel hingga Satgas PKH

Kadin China Kirim Surat Protes ke Prabowo, Keluhkan Royalti Tambang, RKAB Nikel hingga Satgas PKH

Bisnis | Selasa, 12 Mei 2026 | 20:53 WIB

Pemerintah Waspadai Lonjakan Harga Gula Pasir, Skema SPHP Diusulkan

Pemerintah Waspadai Lonjakan Harga Gula Pasir, Skema SPHP Diusulkan

Bisnis | Selasa, 12 Mei 2026 | 20:35 WIB