“BUMN-BUMN kita kan banyak masalah sekarang. Terutama BUMN yang mendapat tugas pembangunan infrastruktur. Nah ini kan banyak penugasan yang sifatnya direct, nah ini siapa yang harus bertanggungjawab ini. Nah ini kan keputusannya harus sama DPR nah ini bagaimana nanti jalannya kalau bukan menterinya yang menjelaskan,” katanya.
Itu sebabnya, Enny meminta Presiden Jokowi mengevaluasi komunikasi lembaga eksekuti dan legislatif agar berjalan dengan baik dan tidak mengganggu pemerintahan.
“Karena ini semua akan berdampak juga ke masyarakat. Jangan sampai kebijakan yang diambil tidak berjalan dengan efektif,” ujar dia
