Suara.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menginginkan investor Arab Saudi juga ikut berinvestasi dalam proyek LRT, terutama untuk jalur Bumi Serpong Damai hingga Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
"Contohnya LRT BSD-Bandara, nanti kerja sama," kata Budi usai Konferensi Investor Properti Saudi-Indonesia di Jakarta, Senin (15/1/2018).
Dia menyebutkan potensi investasi LRT dari Arab Saudi mencapai Rp20 triliun.
Budi menjelaskan alasan penawaran proyek LRT kepada investor Arab Saudi, yaitu sangat tinggi nilai ekonominya, yaitu potensi penumpang yang tidak akan pernah sepi dari dan menuju bandara.
"Penumpang banyak yang menuju bandara jadi nilai daya beli relatif tinggi. Kita butuh mengurangi kemacetan yang ada di Soetta, jadi saya ingin banyaknya investasi di Soetta," ujarnya.
Dia menambahkan banyak manfaat yang didapat, yaitu terurainya kepadatan di Bandara Soekarno-Hatta juga investor bisa menuai hasil yang besar karena potensi ekonominya sangat tinggi.
"Kalau dibiarkan dengan kendaraan yang tradisional seperti sekarang, suatu waktu kita bisa tiga jam kesana jadi secara investasi, mereka dapat 'return', dan permasalahan Jabodetabek juga terpecahkan," imbuhnya.
Budi menekankan untuk LRT BSD-Bandara Soetta diupayakan tidak seluruhnya dibiayai oleh APBN, tetapi ditawarkan terlebih dahulu ke swasta. "Nanti kita akan subsidi selisih tarif saja," katanya.
Selain Arab Saudi, dia mengatakan, negara-negara lain juga tertarik investasi di proyek LRT, yaitu Korea Selatan dan China.
Budi mengatakan idealnya proyek LRT segera dibangun karena kebutuhan akan moda transportasi yang memberikan kepastian waktu tempuh sudah sangat dibutuhkan.
"Kota-kota yang tumbuh di Selatan Jakarta begitu banyak sekarang ini beberapa mereka memutar ke Jakarta dan menambah kemacetan, nanti juga ada Kelapa Gading ke bandara, itu kan menarik," ucapnya.
Dalam kesempatan sama, Ketua Asosiasi Investor Arab Saudi di Indonesia Habab Alhanaya mengatakan pihaknya harus memanfaatkan potensi-potensi investasi yang ada di Indonesia.
Habab menambahkan pihaknya menghendaki adanya peraturan yang sederhana untuk mempermudah investasi di Indonesia.
"Yang pertama mengharapkan adanya kesederhanaan birokrasi. Sekarang untuk membuat perusahaan Indonesia, kami membutuhkan waktu lima bulan. Tentu ini sangat menghambat pengembangan investasi di Indonesia," katanya.
Kedua, adanya peraturan yang berkaitan dengan kepemilikan atau keikutsertaan unsur Indonesia di dalamnya.
TERPOPULER
