Suara.com - Upaya pemerintah untuk meningkatkan harga karet di pasar dunia yang sempat jatuh, terus dilakukan. Salah satunya dengan mengatur ekspor karet, sehingga stok karet di pasar internasional dapat dikendalikan.
Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Perkebunan, Kasdi Subagyono, saat menyerahkan bantuan pertanian kepada petani di Kabupaten Sarolangun, Jambi, Senin (25/3/2019).
Menurutnya, Indonesia merupakan produsen karet nomor dua di dunia, namun tidak bisa menentukan harga. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia menginisiasi kesepakatan dengan Thailand dan Malaysia untuk meningkatkan harga karet di pasaran dunia.
“Produksi tiga negara ini sama dengan produksi 70 persen karet dunia. Kita membuat kesepakatan untuk membatasi ekspor agar karet dunia berkurang. Jika barang di pasar langka, maka harga akan meningkat,” paparnya.
Dalam pertemuan itu disepakati untuk mengurangi ekspor sebesar 240 ribu ton tahun. Hal tersebut, menurut Kasdi, cukup efektif menaikkan harga.
“Baru mau berangkat ke Bangkok saja harganya sudah naik, apalagi jika beritanya di-release. Sebelum berangkat harganya hanya 1,2 dolar AS per kilogram, sekarang harganya sudah 1,46 dolar AS per kilogram,” jelas Kasdi.
Dalam pertemuan tersebut disepakati, Indonesia akan mengurangi 98 ribu ton ekspor karet ke pasar dunia, sementara Thailand akan mengurangi 130 ribu ton dan Malaysia sebanyak 12 ribu ton.
“Pengurangan ekspor itu merupakan program jangka pendek. Untuk jangka menengahnya, ada program peningkatan serapan karet dalam negeri, sedangkan jangka panjangnya adalah meningkatkan produktivitas dengan melakukan peremajaan atau replanting,” papar Kasdi.
Untuk peningkatan serapan karet dalam negeri, lanjut Kasdi, Presiden Jokowi telah memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) menggunakan karet sebagai tambahan aspal untuk membangun jalan.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, agar jalan provinsi dan kabupaten juga menggunakan karet sebagai campuran aspal. Kalau jalan nasional kan hanya 47 ribu kilometer, tapi kalau semua jalan, termasuk jalan provinsi dan kabupaten panjangnya mencapai 540 ribu kilometer, tentu serapan karet masyarakat lebih tinggi lagi,” ucapnya.
Melalui program ini, KemenPUPR dan PTPN membeli karet dari petani melalui Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (Bahan Olahan Karet) atau UPPB dengan harga di atas Rp 9 ribu per kilogram.
“Harganya berpotensi meningkat lagi, seiring peningkatan kualitas karet yang dihasilkan,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga terus mendorong peningkatan serapan karet oleh dunia Industri. Data dari Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) menyebut, baru 60 persen dari kapasitas produksi crump rubber yang dimanfaatkan.
“Jadi ada 40 persen kapasitas produksi yang iddle. Jika bisa dimaksimalkan tentu serapan karet dalam negeri akan leboh banyak lagi,” tambah Kasdi.
Menurutnya, selama ini produksi karet Indonesia mencapai 3,6 juta ton per tahun, namun konsumsi dalam negeri baru mencapai 650 ribu ton per tahun.
TERPOPULER
