Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp2.890.000
Beli Rp2.770.000
IHSG 7.623,586
LQ45 759,945
Srikehati 349,574
JII 532,247
USD/IDR 17.136

Menteri-menteri Jokowi Kumpul di Kantor Sri Mulyani Bahas Ibu Kota Baru

Iwan Supriyatna | Mohammad Fadil Djailani | Suara.com

Jum'at, 07 Februari 2020 | 15:26 WIB
Menteri-menteri Jokowi Kumpul di Kantor Sri Mulyani Bahas Ibu Kota Baru
Desain ibu kota baru. (Suara.com/Fauzi)

Suara.com - Sejumlah Menteri Ekonomi Joko Widodo (Jokowi) melakukan Rapat koordinasi di Kantor Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, agenda rakor kali ini untuk membahas progres pemindahan Ibu Kota negara.

Pantauan Suara.com di lokasi sejumlah menteri terlihat hadir, yang pertama hadir adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Dari agenda yang didapat rapat dimulai pukul 14:00 Wib, para menteri pun lantas masuk menuju ruang rapat bersama dengan Sri Mulyani yang sudah menunggu.

"Rapat IKN (Ibu Kota Negara) dan macam-macam," kata Wishnutama di Kementerian Keuangan, Jumat (7/2/2020).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan gambaran baru mengenai pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Dia menyinggung beban yang ada di Pulau Jawa, khususnya DKI Jakarta sudah sangat besar. Jokowi menyebut, populasi di Pulau Jawa mencapai 149 juta jiwa.

"Kami harapkan perpindahan ini perlu saya sampaikan bukan karena apa-apa karena memang beban yang ada di Pulau Jawa ini terlalu sangat berat," kata Jokowi di Balroom Hotel Aston Kartika, Tomang, Jakarta Barat, Kamis (6/2/2020) malam.

"Coba dibayangkan kita memiliki 17 ribu penduduk di Indonesia tetapi di Jawa saja, itu 54 persen penduduknya. 54 persen penduduk Indonesia ada di Jawa 149 juta jiwa," kata dia.

Jokowi juga menyebut, 58 persen pergerakan ekonomi berada di DKI Jakarta. Hal itu menyebabkan pemerataan ekonomi di Indonesia menjadi sulit jika Jakarta tetap dijadikan sebagai pusat pemerintahan.

“Kemudian pergerakan ekonomi itu 58 persen itu ada di pulau Jawa, khususnya di Jakarta sehingga pemerataan nya akan sangat sulit kalau itu kita teruskan,” jelas Jokowi.

Untuk itu, Jokowi ingin adanya pemerataan ekonomi di seluruh wilayah di Indonesia. Sebab, agar perekonomian tidak hanya bertumpu pada pulau Jawa atau dengan kata lain Jawasentris.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Jokowi soal Ibu Kota Baru: Bukan Apa-apa, Beban di Pulau Jawa Sudah Berat

Jokowi soal Ibu Kota Baru: Bukan Apa-apa, Beban di Pulau Jawa Sudah Berat

News | Jum'at, 07 Februari 2020 | 05:55 WIB

ASN yang Pindah ke Ibu Kota Negara Baru Harus Ikut Uji Kompetensi

ASN yang Pindah ke Ibu Kota Negara Baru Harus Ikut Uji Kompetensi

News | Kamis, 06 Februari 2020 | 19:09 WIB

Penajam Paser Utara, Ibu Kota Baru Dilanda Kebakaran Hutan

Penajam Paser Utara, Ibu Kota Baru Dilanda Kebakaran Hutan

News | Kamis, 06 Februari 2020 | 05:10 WIB

Terkini

Kontradiksi Efisiensi Pemerintah saat Ekonomi Lagi Susah

Kontradiksi Efisiensi Pemerintah saat Ekonomi Lagi Susah

Bisnis | Kamis, 16 April 2026 | 21:48 WIB

Gebrakan Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya: Raih KWP Award 2026 Lewat Visi Transisi Energi

Gebrakan Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya: Raih KWP Award 2026 Lewat Visi Transisi Energi

Bisnis | Kamis, 16 April 2026 | 21:22 WIB

Bahlil Pastikan Stok BBM Aman: ICP Baru Naik 7 Dolar AS

Bahlil Pastikan Stok BBM Aman: ICP Baru Naik 7 Dolar AS

Bisnis | Kamis, 16 April 2026 | 21:10 WIB

Mendag: Harga Minyak Goreng Naik Akibat Mahalnya Plastik

Mendag: Harga Minyak Goreng Naik Akibat Mahalnya Plastik

Bisnis | Kamis, 16 April 2026 | 20:52 WIB

Akan Beli Minyak dari Rusia, Bahlil Upayakan Dapat Harga Murah

Akan Beli Minyak dari Rusia, Bahlil Upayakan Dapat Harga Murah

Bisnis | Kamis, 16 April 2026 | 19:29 WIB

Prediksi Purbaya: Defisit APBN Turun ke 2,8 Persen

Prediksi Purbaya: Defisit APBN Turun ke 2,8 Persen

Bisnis | Kamis, 16 April 2026 | 19:11 WIB

Harga Minyakita Meroket, Mendag: Stoknya Memang Terbatas

Harga Minyakita Meroket, Mendag: Stoknya Memang Terbatas

Bisnis | Kamis, 16 April 2026 | 18:23 WIB

IHSG Terus Memerah Hingga Akhir Perdagangan ke Level 7,621, Cek Saham yang Cuan?

IHSG Terus Memerah Hingga Akhir Perdagangan ke Level 7,621, Cek Saham yang Cuan?

Bisnis | Kamis, 16 April 2026 | 17:28 WIB

Tak Cukup Kasih Modal, UMKM Perlu Akses Pasar Agar Naik Kelas

Tak Cukup Kasih Modal, UMKM Perlu Akses Pasar Agar Naik Kelas

Bisnis | Kamis, 16 April 2026 | 17:21 WIB

S&P Sorot Rasio Utang RI, Purbaya Klaim Belum di Level Berbahaya

S&P Sorot Rasio Utang RI, Purbaya Klaim Belum di Level Berbahaya

Bisnis | Kamis, 16 April 2026 | 16:58 WIB