Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp0
Beli Rp0
IHSG ...
LQ45 ...
Srikehati
JII ...

Ibu Kota Baru Disebut Merusak Alam, Jokowi: Hutannya Juga Sudah Rusak

Iwan Supriyatna, Mohammad Fadil Djailani

Jum'at, 14 Februari 2020 | 16:38 WIB
Ibu Kota Baru Disebut Merusak Alam, Jokowi: Hutannya Juga Sudah Rusak
Presiden Joko Widodo atau Jokowi (Suara.com/Ummi Hadyah Saleh)

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah proyek ambisiusnya terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur bakal merusak lingkungan.

Jokowi pun memastikan bahwa proyek IKN ini tidak bakal merusak lingkungan sekitar karena adanya pembangunan sejumlah infrastruktur untuk fasilitas IKN.

Hal tersebut dikatakan Jokowi saat di wawancarai dengan BBC seperti ditulis Jumat (14/2/2020).

"Di ibu kota baru di Kaltim itu adalah hutan produksi, bukan hutan alam, atau tropical land forest, bukan. Dari 256.000 hektar yang kita siapkan, nanti hanya dipakai 56.000 hektare. Dari 56.000 hektar yang kita pakai, mulai sekarang ini hanya [dipakai] 5.000 hektare, artinya justru banyak lahan-lahan yang ingin kita perbaiki dan kita hijaukan," kata Jokowi.

Jokowi menuturkan, lingkungan yang dipakai untuk proyek IKN juga sudah mengalami kerusakan, sehingga perlu diperbaiki dahulu.

"Lingkungan yang kita perbaiki, karena di sana terus terang hutannya juga sudah rusak, ini tugas kita di situ," kata Jokowi.

Mantan Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta ini menambahkan bahwa dirinya sudah perintahkan pada anak buahnya (Menteri) yang dibangun terlebih dahulu adalah nursery, kebun bibit, yang kapasitasnya kurang lebih 17 juta bibit tanaman untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang sudah terjadi.

"Kemudian di situ juga ada hutan mangrove yang akan kita pagari, kita proteksi karena konsep ibu kota ini adalah negara rimba nusa," katanya.

"Rimba artinya forest, jungle, nusa artinya pulau, jadi kita ingin justru memproteksi, melindungi dan memperbaiki hutan yang ada," tambahnya.

baca juga

Jokowi menambahkan, keinginan dirinya untuk memindahkan Ibu kota dari Jakarta ke Penajam, karena beban Jakarta yang ia nilai sudah terlalu besar, selain menjadi Ibu Kota Jakarta juga merupakan pusat ekonomi Indonesia.

"Kemudian juga dari sisi ekonomi juga perlu pemerataan, dari sisi populasi juga perlu pemerataan. Tidak hanya di Pulau Jawa saja, tidak hanya di Jakarta saja. Ini adalah keputusan politik yang sudah dilakukan presiden-presiden sebelumnya," kata Jokowi.

Meski Ibu Kota dipindahkan lanjutan Jokowi, pusat komersil dan keuangan masih berada di Jakarta.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Presiden Jokowi Ungkap Alasan Utama Diciptakannya Omnibus Law Cipta Kerja

Presiden Jokowi Ungkap Alasan Utama Diciptakannya Omnibus Law Cipta Kerja

Bisnis | Jum'at, 14 Februari 2020 | 16:17 WIB

Bantah Dinasti Politik, Jokowi Janji Tak Akan Kampanye untuk Gibran

Bantah Dinasti Politik, Jokowi Janji Tak Akan Kampanye untuk Gibran

News | Jum'at, 14 Februari 2020 | 13:27 WIB

Pria Pengancam Penggal Kepala Jokowi Siap Jalani Sidang Hari Ini

Pria Pengancam Penggal Kepala Jokowi Siap Jalani Sidang Hari Ini

Video | Kamis, 13 Februari 2020 | 15:25 WIB

Terkini

BPKH Diminta Tak Jadi 'Kasir' Kementerian, DPR Dorong Dana Haji Dikelola Lebih Mandiri

BPKH Diminta Tak Jadi 'Kasir' Kementerian, DPR Dorong Dana Haji Dikelola Lebih Mandiri

Bisnis | Rabu, 24 Juni 2026 | 21:10 WIB

Bulog Tegaskan Komitmen Dukung Swasembada Pangan Berkelanjutan di Puncak Penas XVII 2026

Bulog Tegaskan Komitmen Dukung Swasembada Pangan Berkelanjutan di Puncak Penas XVII 2026

Bisnis | Rabu, 24 Juni 2026 | 20:41 WIB

Delapan Dekade Bertransformasi, BNI Memperluas Dampak Lewat Inovasi dan Digitalisasi

Delapan Dekade Bertransformasi, BNI Memperluas Dampak Lewat Inovasi dan Digitalisasi

Bisnis | Rabu, 24 Juni 2026 | 20:39 WIB

Pasar Aplikasi Rp 2.700 Triliun Diburu TikTok

Pasar Aplikasi Rp 2.700 Triliun Diburu TikTok

Bisnis | Rabu, 24 Juni 2026 | 20:35 WIB

DPR Apresiasi Dian Siswarini karena Dividen PT Telkom Jadi yang Tertinggi

DPR Apresiasi Dian Siswarini karena Dividen PT Telkom Jadi yang Tertinggi

Bisnis | Rabu, 24 Juni 2026 | 19:40 WIB

Komisi Ojol Turun Jadi 8 Persen, Suara Pengguna: Tarif Jangan Naik!

Komisi Ojol Turun Jadi 8 Persen, Suara Pengguna: Tarif Jangan Naik!

Bisnis | Rabu, 24 Juni 2026 | 19:35 WIB

Siap-siap IPO, BEI Anggap RANS Entertainment Lolos dari Free Float

Siap-siap IPO, BEI Anggap RANS Entertainment Lolos dari Free Float

Bisnis | Rabu, 24 Juni 2026 | 19:29 WIB

PLTU Pelabuhan Ratu Terus Gunakan Co-firing Biomassa dari Sorgum

PLTU Pelabuhan Ratu Terus Gunakan Co-firing Biomassa dari Sorgum

Bisnis | Rabu, 24 Juni 2026 | 19:20 WIB

Influencer Tak Bisa Lagi Asal Kasih Saran Saham dan Kripto, Begini Ketentuannya

Influencer Tak Bisa Lagi Asal Kasih Saran Saham dan Kripto, Begini Ketentuannya

Bisnis | Rabu, 24 Juni 2026 | 19:13 WIB

Dian Siswarini Dipuji DPR, Telkom Kantongi Pendapatan Rp146,7 Triliun

Dian Siswarini Dipuji DPR, Telkom Kantongi Pendapatan Rp146,7 Triliun

Bisnis | Rabu, 24 Juni 2026 | 18:33 WIB