Suara.com - Tim Percepatan Penguatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Asuransi dan Dana Pensiun bersama Kementerian BUMN meresmikan Koasuransi Merah Putih. Inisiatif ini merupakan bagian dari peran strategis dari PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) yang dikenal sebagai Indonesia Financial Group (IFG) sebagai Koordinator Tim yang akan melakukan pembenahan sekaligus optimalisasi industri Asuransi dan Dana Pensiun nasional.
Koasuransi Merah Putih beranggotakan perusahaan-perusahaan asuransi BUMN yaitu PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Asuransi Jasa Raharja Putera, dan PT Asuransi Asei.
Dalam pelaksanaan kerjasama ini, koasuransi merah putih ini didukung oleh PT Reasuransi Indonesia Utama dan PT Reasuransi Nasional Indonesia.
Konsorsium kolaborasi ini menjadi salah satu langkah awal dalam transformasi BUMN di klaster ini terutama dalam rangka percepatan pertumbuhan industri.
Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo, mengapresiasi Project Management Office (PMO) dalam bentuk koasuransi tersebut sebagai bagian dari upaya optimalisasi industri sekaligus perbaikan atas sejumlah masalah di industri asuransi.
"Kita lihat kemajuan yang baik dalam setahun perjalanan IFG sebagai Holding dan sekarang mendapatkan tugas sebagai Koordinator Klaster Asuransi dan Dana Pensiun. Tapi jujur ini satu klaster yang paling menantang karena industrinya sedang tidak sehat,” kata Kartika ditulis Selasa (12/10/2021).
Tantangan di BUMN dalam memastikan kesehatan seluruh BUMN adalah menciptakan bisnis model dan model kolaborasi yang tepat.
"Karena ada juga model kolaborasi yang tidak tepat. Di masa lalu sering ada kolaborasi; yang satu untung yang satu rugi. Sehingga membunuh teman sendiri,” Tiko, sapaan akrab Kartika, membeberkan.
Salah satu contoh adalah kerjasama BUMN di bidang Asuransi Kredit dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di masa lalu.
”Bahwa ini seolah-olah sinergi antara Himbara dengan Askrindo, Jasindo, atau Jamkrindo tapi sebenarnya Himbara posisi di atas sedangkan sebaliknya Askrindo, Jasindo, atau Jamkrindo, sebagai price taker seperti jadi keset saja. Akhirnya jebol semua,” sesalnya.
Maka Tiko menegaskan penting untuk perbaikan tata kelola yang saat ini tata kelola industri asuransi lemah dalam tiga hal. Pertama terkait penetapan harga (pricing).
”Dalam 10 tahun terakhir tidak ada kebijakan harga yang tepat dan balance. Sering kali risiko yang dijamin besar tapi preminya kecil, klaimnya meningkat akhirnya meledak. Ini terjadi karena mitigasi risikonya rendah,” terusnya.
Kedua, persoalan brokerage. Pemburu fee alias komisi yang bahkan terjadi di antar BUMN. Masalah ketiga adalah kompetensi. Tiko mengatakan, kompetensi dimaksud bisa terkait aktuaria dan statistik yang isunya bisa berkaitan dengan kebijakan penetapan harga produk atau layanan.
”Karena kita tahu salah satu core kompetensi dari asuransi adalah memprediksi risiko, mengagregasi risiko, sehingga terdapat biaya mitigasi risiko yang tepat dan balance. Sehingga ketika ada risiko bisa ditangani dengan baik dan masing-masing pihak bisa mendapatkan proteksi tersebut,” terusnya.
Sejalan dengan itu, Direktur Utama IFG sekaligus Ketua Tim Kerja Tim Percepatan Penguatan BUMN Klaster dan Dana Pensiun, Robertus Billitea, mengatakan sejumlah kebijakan strategis dalam perspektif klaster difokuskan pada berbagai faktor fundamental.
TERPOPULER
