Harga-harga Melonjak, ADB Ingatkan Indonesia Kenaikan Inflasi Tahun Ini

Suara.com - Asian Development Bank (ADB) memperkirakan perekonomian Indonesia akan tumbuh 5 persen pada 2022 dan 5,2 persen pada 2023 karena makin pulihnya permintaan domestik.

“Setelah merosot di kuartal ketiga, perekonomian Indonesia membaik dengan cepat dan menutup 2021 dengan keluaran yang lebih tinggi dari pada masa pra-pandemi 2019. Pertumbuhan terjadi di berbagai bidang dan akan menguat pada 2022 seiring normalisasi kegiatan ekonomi,” kata Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tominaga dalam keterangan persnya, Kamis (7/4/2022).

Jiro menambahkan pengeluaran rumah tangga dan investasi memasuki tahun 2022 dilakukan dengan momentum yang kuat dan gelombang COVID-19 yang ketiga semestinya hanya berdampak minimal terhadap pertumbuhan.

Namun, apabila invasi Rusia di Ukraina terjadi berlarut-larut, hal ini dapat berdampak signifikan terhadap inflasi dan keseimbangan fiskal.

Asian Development Outlook (ADO) 2022 menyebutkan bahwa pengeluaran konsumen dan kegiatan manufaktur di Indonesia terus tumbuh karena naiknya pendapatan, pekerjaan, dan optimisme. Investasi terbantu oleh naiknya permintaan, perbaikan iklim investasi dan iklim berusaha, serta pemulihan kredit.

"Inflasi, yang mencapai rata-rata 1,6 persen tahun lalu, diperkirakan akan naik menjadi 3,6 persen pada 2022, karena pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan harga komoditas yang lebih tinggi, tetapi masih akan berada dalam rentang target Bank Indonesia," paparnya.

Inflasi diperkirakan akan turun ke 3,0 persen pada 2023 seiring meredanya kenaikan harga komoditas. Namun, harga yang lebih tinggi untuk ekspor komoditas Indonesia akan mengimbangi turunnya volume ekspor, sehingga menjaga transaksi berjalan tetap imbang dan menghasilkan tambahan pendapatan.

Untuk jangka menengah, laporan tersebut merekomendasikan agar Indonesia memanfaatkan digitalisasi demi meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan, yang akan membantu Indonesia mencapai sasarannya, yaitu meningkatkan PDB per kapita ke taraf negara berpenghasilan tinggi pada 2045.

Dalam hal ini, pelaku usaha akan memerlukan bantuan agar dapat meningkatkan transfer teknologi, mendorong penelitian dan pengembangan untuk inovasi, serta mengakses angkatan kerja yang melek teknologi.

Beberapa kebijakan yang penting untuk mendukung hal ini antara lain adalah investasi pemerintah dalam infrastruktur digital, insentif fiskal, dan reformasi regulasi.