Suara.com - Ekonom dari Universitas Indonesia Vid Adrison menilai sistem banyak tingkat atau multi tier pada struktur tarif cukai hasil tembakau atau cukai rokok berefek domino ke pemerintah. Salah satunya, pemerintah akan mendapatkan penerimaan negara yang rendah.
Sebab hal ini, memungkinkan banyak perusahaan rokok beralih untuk memproduksi rokok yang tarifnya lebih rendah. Selain itu, memungkinkan perokok berpindah ke produk yang lebih murah jika ada kenaikan tarif cukai.
"Penerimaan negara menjadi tidak optimum karena beberapa produsen bisa memilih tarif cukai yang lebih rendah," ujarnya, Senin (4/7/2022).
Vid juga menyoroti kesenjangan tarif dan harga jual eceran minimum antara satu golongan dengan golongan lainnya yang masih besar.
Dia mencontohkan sigaret kretek mesin (SKM) dengan jumlah produksi tahunan lebih dari 3 miliar batang (SKM 1) dikenakan cukai 64% lebih tinggi dibandingkan dengan SKM dengan jumlah produksi kurang dari 3 miliar batang (SKM II).
"Selain itu HJE dari SKM 1 lebih tinggi 67% dibandingkan SKM II. Produsen golongan II bisa menjual rokok dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan rokok di golongan 1," kata dia.
Itulah sebabnya, Vid merekomendasikan agar pemerintah mengurangi kesenjangan tarif cukai dan HJE minimum antar golongan produksi.
Menutup jarak tarif cukai antara golongan 1 dan golongan 2 juga akan membantu mengurangi perbedaan harga rokok di pasaran. Hal ini merupakan satu instrumen kebijakan yang penting untuk menurunkan prevalensi merokok dan optimalisasi penerimaan negara.
Dalam kesempatan terpisah, Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat Wahyu Sanjaya mendorong optimalisasi penerimaan negara dari sektor cukai, khususnya dari cukai hasil tembakau.
Menurutnya dengan optimalisasi tersebut penerimaan negara dari cukai dapat mencapai angka sesuai target pemerintah.
"Kita berharap seharusnya pendapatan cukai bisa dioptimalkan lagi," ujarnya seperti dikutip laman resmi DPR.
TERPOPULER
