"Dengan lebih banyak perusahaan pengolahan sebagai pembeli potensial, peternak dapat menegosiasikan harga yang lebih baik," kata Aditya dikutip dari Antara.
Ia juga menegaskan pentingnya mendorong transfer teknologi melalui kemitraan antara peternak dan perusahaan.
Kemitraan dapat membuka akses peternak kepada pasar dan meningkatkan kualitas, karena adanya kewajiban untuk menghasilkan daging, susu, atau produk turunannya sesuai standar.
Peningkatan produktivitas peternakan, lanjut dia, juga tergantung pada akses peternak terhadap pakan. Oleh karena itu, koordinasi lintas kementerian, misalnya antara Bappenas dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, perlu dilakukan untuk menyelaraskan aturan tata guna lahan dengan penyediaan pakan sapi yang berkelanjutan.
Menurutnya, pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan pakan sapi berkualitas yang dapat diakses dengan harga terjangkau oleh peternak.
Penularan PMK yang terjadi di Indonesia memengaruhi pasokan domestik dan fluktuasi harga daging sapi. Data siagapmk.id menunjukkan, per 1 Juli, PMK telah menginfeksi sekitar 1,6 persen populasi sapi nasional atau sekitar 298.933 ekor di 19 provinsi dan 223 kota/kabupaten.
Untuk menekan penularan PMK, kata Aditya, pemerintah terus menggencarkan vaksinasi, membentuk satgas penanganan penyebaran PMK, dan melakukan pengiriman ternak melalui tol laut untuk menghindari penyebaran PMK dari daerah pandemi.
Data CIPS menunjukkan harga sapi kurban tetap naik sebesar 20-40 persen menjelang Idul Adha karena tingginya biaya yang harus dikeluarkan peternak untuk pemeriksaan kesehatan, transportasi, dan biaya pakan selama karantina hewan.
Kenaikan harga ditambah dengan kekhawatiran akibat virus PMK menyebabkan penurunan permintaan hewan kurban sebesar 30-40 persen di beberapa daerah seperti Aceh, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara.
Baca Juga: Kasus PMK di Indonesia Sebanyak 317.889, Sapi Paling Banyak dan Babi Sedikit