Infografis
Keempat, kebijakan pendalaman pasar uang yang diakselerasi dengan pasar valas sesuai Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025 untuk memperkuat efektivitas operasi dan transmisi kebijakan.
Hal itu juga dilakukan guna menciptakan pasar uang yang modern dan berstandar internasional serta mengembangkan instrumen pembiayaan termasuk keuangan berkelanjutan.
Terakhir, kebijakan ekonomi dan keuangan yang inklusif dan hijau melalui program-program pengembangan UMKM serta memperluas keuangan syariah termasuk dengan digitalisasi maupun perluasan akses pasar domestik dan ekspor.
Gubernur BI menjelaskan, lima arah kebijakan BI itu akan diperkuat dengan koordinasi erat bersama pemerintah pusat dan daerah serta mitra strategis melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).
“Juga bersama Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah untuk mendukung pengendalian inflasi,” katanya.
Ia juga turut memastikan penguatan sinergi kebijakan antara BI dengan fiskal pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) demi menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.
Penguatan sinergi tersebut dilakukan sekaligus demi mendorong kredit atau pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ekspor serta inklusi ekonomi dan keuangan.
Bank sentral juga memperkuat kerja sama internasional dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya di bidang keuangan serta memfasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait.
“Sinergi erat dengan Pemerintah juga ditempuh untuk menyukseskan Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023 khususnya pada jalur integrasi keuangan,” pungkasnya.
Baca Juga: BI: Ekonomi Sumsel 2023 Bakal Tumbuh Kuat Seperti Tahun Ini
