Kemudian, ketika ada kenaikan harga BBM pada 2014, tingkat inflasi sebesar 8,36 persen.
"Pengelolaan bantuan pemerintah kepada masyarakat semakin baik karena ada penebalan bantuan sosial sehingga dampak inflasinya tidak setinggi pada periode sebelumnya," ujar Margo.
Lebih lanjut Margo menyampaikan, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 24,17 triliun sebagai bantalan untuk melindungi daya beli masyarakat dari dampak kenaikan harga BBM.
Salah satu program yang dijalankan berupa bantuan langsung tunai sebesar Rp 150 ribu selama empat bulan untuk 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Hanya saja, kenaikan harga BBM mengerek harga komoditas yang paling sering dikonsumsi masyarakat miskin. Harga beras pada September 2022 naik 1,46 persen dari Maret 2022.
Komoditas lainnya, yaitu tepung terigu, naik 13,97 persen, telur ayam ras meningkat 19,01 persen, dan cabai merah 42,60 persen.
"Jadi, di satu sisi, pemerintah sudah memberikan bantalan untuk menjaga daya beli, tapi tidak bisa dimungkiri bahwa kenaikan BBM berdampak pada komoditas yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat miskin," ungkap Margo.
Selain kenaikan harga BBM, faktor lainnya yang memengaruhi tingkat kemiskinan adalah PHK.
Margo mengatakan, sepanjang September 2022 terjadi PHK di sektor padat karya, seperti industri tekstil, alas kaki, serta perusahaan teknologi.
Baca Juga: Ancaman PHK Massal Intai Indonesia, Cak Imin Wanti-wanti Ke Pemerintah: Waspada Gejolak Sosial
