Infografis
Suara.com - Penurunan kuota domestic market obligation (DMO) untuk minyak goreng berpotensi membuka peluang untuk peningkatan ekspor.
"Relaksasi DMO yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan perlu disambut baik, karena pemerintah telah menyesuaikan dengan kondisi saat ini," ujar peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Krisna Gupta.
Menurut Krisna, secara teori, DMO bisa menjaga suplai domestik untuk memastikan Indonesia tidak kekurangan minyak goreng.
Namun, kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) juga tidak efektif karena menghilangkan insentif pengusaha untuk menjual minyak goreng ke pasar dan membuat harga semakin susah untuk turun ke tingkat normal.
Meski begitu, situasi harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) saat ini cenderung stabil. Minyak goreng yang umumnya dikonsumsi di Indonesia dihasilkan dari CPO.
"Harga internasional sudah lama stabil di level yang akrab, bahkan dalam dua minggu belakangan ini mulai melemah. Di samping itu, kewajiban domestik sudah terpenuhi imbas permintaan yang tinggi di bulan puasa dan Lebaran kemarin," kata Krisna.
Ia menyebut, kebijakan DMO menimbulkan dampak pada produk turunan minyak sawit lainnya, yang tidak berhubungan dengan minyak goreng (oleochemical), karena tidak semua jenis minyak sawit bisa dipakai untuk minyak goreng.
Menurut Krisna, produksi CPO di Indonesia terus menurun sejak 2019. Pada 2021, produksi CPO menurun sebesar 0,9 persen dari tahun sebelumnya menjadi 46,89 juta ton, berdasarkan data GAPKI.
Melansir dari Antara, Krisna beranggapan, akses terhadap pupuk terjangkau adalah kunci untuk memenuhi permintaan minyak sawit dunia yang diperkirakan akan terus meningkat.
Baca Juga: Kebutuhan Minyak Kelapa Sawit Dunia Setengahnya Berasal dari Indonesia
Salah satu faktor yang menyebabkan turunnya produksi minyak sawit adalah tingginya harga pupuk, yang membuat petani sulit mengakses pupuk yang terjangkau.
