Infografis
Suara.com - Proyek Global Security Initiative (GSI, Inisiatif Keamanan Global) yang digagas oleh Presiden China, Xi Jinping, perlu diwaspadai dan disikapi secara hati hati baik oleh Indonesia maupun negara-negara Asia Tenggara yang lain.
Pernyataan ini disampaikan oleh Johanes Herlijanto, Ketua Forum Sinologi Indonesia (FSI), dalam seminar berjudul “Global Security Initiative (GSI) Ala Xi Jinping: Pandangan dan Dampaknya bagi Asia Tenggara,”.
Selain Johanes, yang juga Dosen asal Universitas Pelita Harapan Jakarta, hadir pula Sofwan Al Bana, Ph.D, pakar Hubungan Internasional asal Universitas Indonesia, Depok. Bertindak sebagai moderator dalam acara tersebut adalah Muhammad Farid, M. PA., pemerhati Hubungan Internasional dari President University, Cikarang.
Menurut pemaparan Sofwan, GSI yang merupakan proyek keamanan global gagasan RRC ini dilandasi oleh beberapa prinsip utama, yaitu: (a) memegang teguh visi keamanan bersama, menyeluruh, kooperatif, dan berkelanjutan; (b) menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua negara; (c) setia pada prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
Kemudian,(d) memperhatikan dengan serius concern keamanan yang sah dari semua negara; (e) menyelesaikan perbedaan dan sengketa antar negara dengan damai melalui dialog dan konsultasi; dan (f) berkomitmen menjaga keamanan tradisional maupun non-tradisional.
Menurutnya, GSI sebenarnya bagian yang tak terpisahkan dari sebuah skema yang telah berlangsung sejak 2010. China yang dulu menyembunyikan kuku, kini merasa sudah kuat dan mulai menunjukan kuku dan taringnya, bukan untuk menakuti nakuti negara-negara di sekitarnya, tetapi untuk mencegah terjadinya perang. China menyampaikan kepada status quo, AS bahwa kebangkitannya tak terhentikan.
“Bukan berarti China ingin menghabisi kekuatan status quo, tetapi meminta agar ia memiliki ruang yang lebih besar dalam sistem internasional bagi kebangkitannya,” tuturnya ditulis Senin (8/5/2023).
Johanes menyampaikan catatan tambahan dengan menekankan bahwa GSI juga menekankan penolakan RRC pada “mentalitas Perang Dingin,” unilateralisme, konfrontasi antara blok, dan hegemonisme. Namun menurut Johanes, prinsip-prinsip China di atas menuai kritik dan dianggap sekedar retorika oleh para pengamat kebijakan internasional Cina.
“Sebagai contoh, Dr. Rajeswari Pillai Rajagopalan, direktur pada Centre for Security, Strategy and Technology (CSST) yang berbasis di New Delhi, menganggap China memperlihatkan kemunafikan karena mengajukan prinsip prinsip yang telah mereka langgar sendiri,” tutur Johanes.
Baca Juga: Timnas Argentina Dikabarkan Resmi akan Bertanding dengan Timnas Indonesia
“Rajagopalan merujuk pada konflik yang sering mewarnai sengketa perbatasan antara China dan India sebagai contoh dari tindakan China yang bertentangan dengan prinsip prinsip yang mereka gagas di atas,” lanjut Johanes.
“Contoh lain adalah gagasan menolak ‘mentalitas perang dingin’ dan konfrontasi blok, namun bersikap serupa dengan membangun kemitraan tanpa batas dengan Rusia dan upaya membangun pakta keamanan dengan negara-negara Kepulauan Pasifik,” jelasnya.
Dalam pandangan Johanes, prilaku China di seputar Laut China Selatan (LCS), bahkan di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia di perairan dekat Kepulauan Natuna merupakan contoh relevan yang memperlihatkan kontradiksi antara gagasan indah GSI dengan prilaku nyata China.
Dalam penjelasannya, Johanes merujuk pada berbagai insiden di mana kapal-kapal penjaga pantai dan nelayan China berhadapan dengan otoritas negara-negara Asia Tenggara di wilayah ZEE negara-negara Asia Tenggara tersebut dalam satu dasawarsa terakhir. Filipina dan Vietnam merupakan negara yang wilayah ZEE nya seringkali dilanggar oleh kapal-kapal penjaga pantai China.
“Hal yang sama juga terjadi dengan Indonesia, yang sebenarnya tidak terlibat dalam sengketa di LCS. Setidaknya sejak tahun 2010, China telah berulang kali melakukan aktivitas yang tak mengindahkan hak berdaulat Indonesia di wilayah ZEE kita di sekitar Kepulauan Natuna,” tutur Johanes.
Menurut Johanes, tingkah laku China di atas menyebabkan berbagai kelompok masyarakat di negara-negara Asia Tenggara bersikap hati-hati dan waspada terhadap gagasan asal China tersebut. Johanes merujuk pada tulisan Hoang Thi Ha, peneliti dari ISEAS Yusof Ishak Institute, Singapura, yang memperlihatkan minimnya dukungan masyarakat Asia Tenggara terhadap GSI.
