Menelisik Alasan PP Muhammadiyah Buru-buru Bawa Kabur Dana dari BSI

Suara.com - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menggemparkan publik, di mana ingin menguras keseluruhan dananya di Bank Syariah Indonesia (BSI). Jumlah dana yang dimiliki BSI bisa antara Rp 13 triliun sampai Rp 15 triliun.

Hal ini diputuskan dari memo Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 320/I.0/A/2024 tertanggal 30 Mei 2024. Memo itu ditandatangani oleh Ketua Muhammadiyah Agung Danarto dan Sekretaris Muhammadiyah Muhammad Sayuti.

Dalam memo itu disebutkan PP Muhammadiyah akan mengalihkan dana di BSI ke Bank Bukopin Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat, dan bank-bank syariah daerah.

Seperti dilansir Antara, Kamis (6/6/2024), Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal Anwar Abbas menyebut selama ini dana organisasi mayoritas berada di BSI, sedangkan dana di Bank Syariah lain masih minim.

Hal ini menimbulkan risiko konsentrasi, sehingga diputuskan untuk dialihkan seluruh dana dari BSI.

"Sehingga bank-bank syariah lain tersebut tidak bisa berkompetisi dengan margin yang ditawarkan oleh BSI, baik dalam hal yang berhubungan dengan penempatan dana maupun pembiayaan. Bila hal ini terus berlangsung, maka tentu persaingan di antara perbankan syariah yang ada tidak akan sehat dan itu tentu jelas tidak kita inginkan," ujar Anwar

Anwar melanjutkan, Muhammadiyah tidak hanya mementingkan ekonomi umat, tetapi juga mendukung perbankan syariah bisa berkembang. Apalagi, Muhammadiyah selalu lakukan rasionalisasi dan konsolidasi terhadap masalah keuangannya.

Alhasil, Muhammadiyah bisa menciptakan persaingan yang sehat antar perbankan syariah di dalam negeri.

"Untuk itu Muhammadiyah merasa perlu menata banyak hal tentang masalah keuangannya termasuk dalam hal yang terkait dengan dunia perbankan terutama menyangkut tentang penempatan dana dan juga pembiayaan yang diterimanya," imbuh dia.

Tanggapan BSI

Corporate Secretary BSI Wisnu Sunandar menegaskan pihaknya selalu berkomitmen untuk melayani dan mengembangkan ekonomi umat.

"Kami di BSI senantiasa berkomitmen memenuhi ekspektasi seluruh pemangku kepentingan dengan menerapkan prinsip adil, seimbang, dan bermanfaat (maslahat) sesuai syariat Islam," ucap Wisnu dalam keterangan resmi BSI, Rabu (5/6/2024).

Wisnu mengatakan pihaknya akan terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dan berkontribusi dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia meski kini kehilangan nasabah ormas keagamaan terbesar kedua di Indonesia itu.

Wisnu mengatakan BSI bertekad untuk menjadi perbankan yang melayani segala lini masyarakat, mulai dari institusi hingga perorangan.

"Itu pun sebagai tanggapan perseroan terhadap berita mengenai keputusan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah untuk mengalihkan dananya dan juga menginstruksikan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) untuk ikut memindahkan dananya dari BSI," tutup keterangan tertulis BSI.

Kinerja BSI Tak Terganggu

Melansir laporan keuangan BSI, DPK emiten bersandi saham BRIS ini mencapai Rp 297 triliun pada kuartal I tahun 2024. Jumlah DPK itu juga alami kenaikan dua digit sebesar 10,43% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sehingga jika dikurangi dengan dana simpanan milik PP Muhammadiyah, maka jumlah DPK masih tinggi yang berjumlah ratusan triliun atau hanya susut 0,04 persen atau Rp 284 triliun.

Adapun, dalam laporan keuangannya, pertumbuhan DPK itu disumbang dari current account saving account (CASA) BSI yang ikut tumbuh 9,29 persen menjadi Rp 181 triliun di Kuartal I/2024.