Infografis
Pada 2022, Ditjen Imigrasi menerbitkan surat edaran tentang kebijakan BVK Wisata dan VKSK Khusus Wisata kepada beberapa negara.
"Kebijakan itu diterbitkan untuk melaksanakan fungsi keimigrasian sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat dan mendukung kebijakan pemerintah membuka kembali sektor wisata yang produktif dan aman dari COVID-19," jelas Nyoman Adhi Suryadnyana.
Kebijakan penghapusan BVK dan penerapan VKSK hanya bersifat sementara. Sebab, kebijakan itu hanya untuk merespons kondisi pandemi COVID-19 dan hanya diatur dalam Permenkumham (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia).
Perpres Nomor 21 Tahun 2016 belum dicabut atau diubah dengan peraturan yang setara atau lebih tinggi, sehingga berpotensi diterapkan kembali.
"Jika kebijakan BVK kepada 169 negara diterapkan kembali, negara akan kehilangan PNBP dari VKSK yang berasal dari negara subjek BVK," tutup Nyoman Adhi Suryadnyana.
