Suara.com - Modernisasi Tentara Pembebasan Rakyat (TPR) China untuk menjadi sebuah kekuatan militer kelas dunia dalam waktu relatif singkat dianggap sebagai sebuah perkembangan yang patut menjadi perhatian bagi Indonesia dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya.
Apalagi seiring dengan upayanya untuk meningkatkan kapasitas militernya itu, China akhir-akhir ini cenderung menempatkan dirinya berhadap-hadapan dengan Barat, dan berpotensi menjadikan kawasan Laut China Selatan (LCS) sebagai arena pertempuran bila konflik dengan kekuatan Barat meletus pada masa mendatang.
Pada sisi lain, peningkatan kekuatan militer China berpotensi pula menambah ketegangan antara China dengan negara-negara Asia Tenggara lain yang sebagian wilayahnya diakui oleh China, meski pengakuan China itu bertentangan dengan hukum laut internasional (UNCLOS).
Ketua Forum Sinologi Indonesia (FSI), Johanes Herlijanto, Ph.D, menganggap posisi dampak dari proyek modernisasi angkatan bersenjata China di atas sebagai isu yang sangat penting untuk diketahui dan dipahami baik oleh masyarakat maupun pemerintah Indonesia.
“Apalagi pada Kongres Nasional Partai Komunis China (PKC) ke-20 tahun 2022 lalu, Xi mengubah target bagi terlaksananya modernisasi angkatan bersenjata dan pertahanan China yang pada awalnya tahun 2035 menjadi tahun 2027,” tutur dosen Universitas Pelita Harapan (UPH) itu seusai penyelenggaraan diskusi publik berjudul “Modernisasi Militer dan Diplomasi Pertahanan China: Peluang dan Tantangan di Asia Tenggara,” yang digagas dan dilaksanakan bersama oleh Forum Sinologi Indonesia (FSI) dan Paramadina Public Policy Institute (PPPI), di Jakarta.
Diskusi publik itu sendiri menghadirkan pemerhati keamanan regional Brigadir Jenderal TNI (Purn) Victor P. Tobing, M. Si (Han), dosen Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Dr. Peni Hanggraini, M.A., dan direktur riset Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI), Aisha Rasyidila Kusumasomantri, M.Sc.
Brigjen TNI (Purn) Victor P. Tobing dalam pemaparannya memperlihatkan bahwa modernisasi militer China bukanlah sesuatu yang tiba-tiba.
“Ide mencanangkan modernisasi militer telah ada sejak zaman modernisasi Deng Xiaoping pada tahun 1978,” tuturnya.
Namun perbedaan yang tajam terjadi sejak Xi Jinping mencapai kedudukan tertinggi dan menjadi penguasa partai, militer, dan negara pada tahun 2012.
“Bila pada awalnya China tidak berniat membangun pangkalan militer di luar negeri, sejak diluncurkannya buku putih kedua pada tahun 2013, China mencanangkan agar kekuatan militernya setara dengan posisi internasional China,” tuturnya.
Menurut Victor, inilah yang melatarbelakangi dibangunnya pangkalan militer China di Djibouti, Afrika.
Dalam makalahnya, Victor juga memperlihatkan bagaimana China menjadikan sebagian wilayah LCS sebagai rantai kepulauan pertama pertahanan China, sedangkan wilayah Samudra Pasifik, dari mulai bagian utara Papua Barat, Palau, Guam, hingga ke Jepang sebagai rantai kepulauan kedua pertahanan negara itu.
Victor menduga China yang kini memiliki tiga kapal induk dan fasilitas militer di berbagai pulau yang tersebar di LCS tak akan berkesulitan untuk menguasai wilayah yang menjadi rantai kepulauan pertama pertahanannya itu.
Menurut pria yang pernah bertugas di Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum danKeamaan (Kemenkopolhukam) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) itu, kehadiran kapal induk China ketiga, yaitu kapal induk bernama Fujian yang baru saja melalui uji coba beberapa bulan yang lalu, menghadirkan salah satu tantangan bagi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lain dalam kaitan dengan modernisasi militer China.
Tantangan lainnya, menurutnya, antara lain adalah Kongres Nasional PKC ke 21, yang nampaknya hanya akan mengukuhkan Xi menjadi pemimpin China pada periode berikutnya.
“In artinya tak akan ada perubahan yang signifikan dalam hal kebijakan yang berlaku di China,” pungkasnya.
TERPOPULER
