Suara.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia untuk terus melakukan penguatan tata kelola.
Hal ini dilakukan dalam rangka menghadapi tantangan struktural dan eksternal. Ketua Dewan Audit OJK Sophia Issabella Wattimena mengatakan BPD perlu mewaspadai dampak dari berbagai risiko yang sedang berkembang terhadap operasional BPD.
" BPD perlu mewaspadai seperti risiko serangan siber, risiko salah saji laporan keuangan, dan dampak dari risiko geopolitik terhadap sektor riil,” kata Sophia dalam siaran pers yang diterima, Jakarta, Senin (20/1/2025).
Menurutnya, perlu upaya perbaikan untuk membuat BPD siap dalam menghadapi tantangan ke depan sebagaimana tertuang dalam Roadmap Penguatan BPD 2024-2027.
Antara lain melalui Penguatan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan SDM untuk mengoptimalkan kinerja BPD. Pada kesempatan itu, Sophia juga mengingatkan pentingnya dukungan pengawasan aktif Dewan Komisaris dalam penguatan BPD untuk memastikan prinsip tata keloladiterapkan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
"Optimalisasi peran komite audit juga esensial dalam menunjang efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, dan harus dipastikan Satuan Kerja Audit Internal memiliki jalur pelaporan yang independen kepada Komite Audit," imbuhnya.
Tidak hanya materi mengenai penguatan integritas dan tata kelola, Sophia juga menyampaikan outlook pertumbuhan ekonomi ke depan dan bentuk dukungan OJK dalam peningkatan penyaluran kredit/pembiayaan. Utamanya dalam mendukung program pemerintah seperti Program 3 Juta Rumah dan peningkatan penetrasi pembiayaan UMKM.
TERPOPULER
