Suara.com - Kinerja transportasi publik di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto disoroti sejumlah pihak. Pasalnya Sejumlah layanan angkutan umum seperti Trans Metro Dewata, Trans Pakuan Bogor, dan Teman Bus Yogya resmi berhenti beroperasi.
Tak hanya itu, layanan angkutan perintis yang selama ini dioperasikan oleh DAMRI juga berada di ambang kejatuhan akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Peneliti INSTRAN, Darmaningtyas mengatakan, angkutan perintis merupakan urat nadi mobilitas bagi masyarakat di wilayah terpencil seperti NTT, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.
"Bagi mereka, angkutan ini bukan sekadar pilihan, melainkan satu-satunya moda transportasi yang tersedia. Jika layanan ini mati, bagaimana mereka bisa tetap beraktivitas?" kata Darmaningtyas dalam keterangan tertulis, Minggu (16/2/2025).
Merosotnya layanan transportasi publik ini, bilang dia, diduga kuat akibat kebijakan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi yang dinilai tidak menunjukkan keberpihakan terhadap layanan publik di daerah.
Ketika terjadi efisiensi anggaran, langkah yang diambil justru memotong layanan tanpa mempertimbangkan dampaknya.
Sementara itu, Darmaningtyas menilai, Menteri Koordinator Infrastruktur, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dianggap lebih fokus pada urusan seremonial ketimbang mencari solusi untuk menjamin keberlanjutan layanan transportasi bagi masyarakat luas.
Lemahnya tata kelola transportasi publik tidak hanya berdampak pada keterbatasan mobilitas, tetapi juga berimbas pada sektor lain, termasuk ekonomi dan sosial. Minimnya akses angkutan umum mendorong lonjakan inflasi, serta meningkatkan risiko keselamatan transportasi.
Kondisi ini bahkan sudah menimbulkan dampak sosial yang serius di Jawa Tengah, seperti angka putus sekolah yang meningkat dan lonjakan kasus pernikahan dini akibat keterbatasan akses transportasi.
Baca Juga: Efisiensi Anggaran: Kemensos Pangkas Biaya Perjalanan Dinas, Bansos Tetap Lancar
"Buruknya penataan transportasi akan membawa dampak besar, baik terhadap keselamatan, ekonomi, hingga kualitas hidup masyarakat," Kata Darmaningtyas.
Dengan situasi yang semakin mendesak, masyarakat menantikan langkah konkret dari pemerintah untuk menyelamatkan layanan transportasi publik sebelum dampaknya semakin luas dan tidak terkendali.
